Pemkab Bangli adakan bimtek pengelolaan keuangan daerah

Bangli (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Bangli terus meningkatkan kompentensi pengelolaan bagi penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran dan operator simda keuangan serta pengurus barang di masing-masing OPD (organisasi pemerintahan daerah). Salah satunya dengan mengadakan bimtek pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan selama empat  hari dari tanggal 25 - 28 Februari 2019.

Acara yang diadakan di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli tersebut dibuka oleh Bupati Bangli yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Bangli  Ida Bagus Giri Putra. Senin, dihadiri juga oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Ari Dwikora bersama jajarannya, BKPDA Bangli Drs I Igede Suryawan, Kepala Inspektorat Kabuapten Bangli  I Ketut Riang .

Bupati Bangli dalam hal ini diwakili oleh Sekda Bangli  Ida Bagus Giri Putra mengatakan Pengelolaan keuangan daerah tahu 2016 dan 2017 Kabupaten Bangli diberikan openi WTP oleh BPK karena telah berhasil menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai kriteria .

Namun demikian, ia berharap agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terus ditingkatkan, dan kita tidak boleh cepat berpuas diri mengingat dari sisi regulasi perkembangannya sangat dinamis sehingga perlu dilakukan update kemampuan para ASN (aparatur sipil negara), yang tujuannya agar ASN senantiasa berada pada posisi siap melaksanakan tugas secara profesional.

Guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang tertib maka pembangunan dilaksanakan dengan tata kelola mulai perencanaan, penganggaran dengan mengedepankan prinsip good governance yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus , dapat dipertanggungjawabkan, transparansi, efektif, dan efesien, inklusif dan taat hukum.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang "good governance" atau pemerintahan yang bersih maka aspek yang perlu menjadi perhatian adalah pengelola keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. 

Diharapkannya juga dengan dilaksanakannya bimtek ini untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang tidak hanya bertujuan mencapai prestasi dan penghargaan yang normatif administratif tetapi lebih penting memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat.  

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Ari Dwikora mengatakan opini WTP bukanlah suatu cita-cita dan tujuan akhir dari suatu Laporan Keungaan Pemerintah daerah (LKPD) tetapi merupakan keharusan demi terciptanya laporan yang akuntabel. Pihaknya melihat acara ini sebagai sebuah komitmen untuk terus menjadikan LKPD openi WTP .

"Untuk itu, kami bersama tim akan mendukung sepenuhnya dalam hal pendampingan dalam pembutan LKPD. Sehingga LKPD ini tersusun dengan baik dan akurat," katanya.