Polri: hoaks di medsos meningkat jelang Pemilu 2019

Yogyakarta (Antaranews) - Divisi Humas Markas Besar Polri menyebut tren penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial terus meningkat menjelang Pemilu 2019.

"Dari grafik yang kami punya, setiap hari (penyebaran berita hoaks) terus meningkat," kata Karo PID Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi F.F.J. Mirah seusai pembukaan acara "Counter Messaging Course" di Yogyakarta, Senin.

Menurut Mirah, selain dipengaruhi situasi politik, peningkatan penyebaran hoaks di media sosial berbanding lurus dengan makin banyaknya anggota masyarakat yang melek teknologi informasi.

Dengan kemudahan teknologi, menurut dia, setiap orang bisa membuat serta menyebarkan berita bohong itu.

"Yang jelas banyak. Kalau saya sebutkan (jumlahnya), nanti kaget semua," kata Mirah yang menolak menyebutkan jumlah berita atau informasi hoaks yang terpantau Mabes Polri.

Meski demikian, dia menilai dampak dari maraknya penyebaran hoaks itu tergantung pada seberapa besar minat masyarakat membaca, menanggapi, kemudian ikut menyebarkan informasi itu.

Oleh sebab itu, menurut Mirah, Mabes Polri terus mengajak masyarakat untuk bijak bermedia sosial melalui kampanye "Kendalikan Jarimu".

Dengan mengendalikan jari, diharapkan masyarakat akan selektif memilih informasi serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tervalidasi kebenarannya.

"Ada imbauan 'kendalikan jarimu'. Kalau sekarang 'kan kita baca langsung 'forward'. Kadang kita enggak baca juga sampai habis. Kita juga tidak memperhatikan fotonya," katanya.

Untuk menangkal penyebaran hoaks di medsos, Polri telah memiliki teknologi yang memadai untuk menangkal informasi atau berita hoaks di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, lembaga negara itu juga telah membentuk Tim Patroli Cyber yang terus melakukan pemantauan di dunia maya.

Selain terus menambah teknologi yang memadai, menurut dia, untuk menangkal penyebaran hoaks Polri juga terus meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan.

Di Yogyakarta, Divisi Humas Mabes Polri menggelar "Counter Messaging Course" mulai 28 sampai 30 Januari 2019 dengan melibatkan International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) dari Amerika Serikat.

Pelatihan itu diikuti 22 peserta yang berasal dari Divisi Humas Polri, Polda DIY, Polda Babel, Polda Bangka Belitung, Polda Kepri, Polda Jabar, Polda Kalteng, Poda Gorontalo, Polda Sulut, Polda Jateng, Polda Riau, dan Pusdiklantas.


Luhut bantah hoaks
Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran TNI-Polri untuk proaktif membantu pemerintah dalam meluruskan berita bohong atau hoaks di masyarakat.

"Basically pemerintah itu akan bekerja secara profesional dan kredibel sehingga itu perlu TNI menyampaikan pada masyarakat karena TNI-Polri punya mata dan kuping di daerah," kata Luhut di Auditorium STIK, Jakarta, Selasa.

Pemerintah selalu menyampaikan berita disertai data-data yang benar untuk menyangkal hoaks, tetapi adanya bantuan TNI-Polri akan cukup membantu.

Untuk itu, menurut dia, dalam rapim itu diberikan penjelasan secara berjenjang ke bawah agar rakyat tidak dibodohi orang-orang yang memiliki ambisi tertentu.

Ia mencontohkan informasi soal Tanah Air akan runtuh tentu merupakan hoaks karena TNI-Polri kuat dalam menjaga keamanan dari dalam dan luar.

"Dan tidak benar juga kalau kita punya hutang berlebihan. Tidak benar PKI ada isu di sana sini, itu tidak benar. Tidak benar juga ada kriminalisasi ulama," kata Luhut.

Selain itu, Luhut pun menyampaikan pencapaian yang diraih pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi seperti pembangunan infrastruktur.

Rapat pimpinan TNI-Polri yang mengambil tema "Dilandasi Profesionalitas, Soliditas dan Netralitas, TNI-POLRI Bersinergi Mengamankan Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI" itu digelar tertutup.

Sebelum Luhut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Menkopolhukam Wiranto juga hadir dalam kegiatan itu. (ed)