Jakarta (Antaranews) - Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya juara untuk urusan perencanaan pembangunan rendah karbon.
"Untuk urusan pembangunan rendah karbon di dunia sebenarnya kita champion (juara). Makanya kita ingin tampilkan aksi nyata kita untuk upaya penurunan emisi yang sekaligus mampu membuat pertumbuhan ekonomi berjalan," kata Medrilzam di Jakarta, Minggu.
Dalam kampanye pembangunan rendah karbon Indonesia bertajuk Aksi Pembangunan Rendah Karbon untuk Kota Berkelanjutan yang digelar Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Medrilzam, yang juga Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF, menjelaskan sudah ada 76 kegiatan yang dijalankan ICCTF bersama mitra di beberapa daerah yang menjadi contoh pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Secara sederhana, ia mengatakan pembangunan rendah karbon Indonesia mengarah pada kesetaraan kepentingan lingkungan dan ekonomi. Contohnya, ia melanjutkan, pengelolaan sampah secara benar untuk mengatasi pencemaran sekaligus menghasilkan uang dari produk daur ulang.
"Jadi memang ada hubungannya dengan perubahan iklim. Kita bantu penurunan emisi di tingkat global, suhu Bumi tidak tinggi, anomali cuaca tidak terjadi, akhirnya produktivitas petani tidak terganggu dan pangan dunia tercukupi," katanya.
ICCTF merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang bertugas mendukung capaian target penurunan emisi pemerintah Indonesia sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional.
Medrilzam mengatakan lembaga pendanaan ini juga membantu pengarusutamaan pembangunan rendah karbon yang telah diinisiasi oleh Bappenas dalam rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan kampanye pembangunan rendah karbon antara lain ditujukan untuk memperkenalkan implementasi pembangunan rendah karbon Indonesia lewat proyek percontohan ICCTF di seluruh Indonesia sekaligus mempersiapkan diri untuk pertemuan iklim tahunan di Polandia pada Desember 2018.
Baca juga: Sistem evaluasi pembangunan rendah emisi perlu dikembangkan
(AL)
