Denpasar (Antaranews Bali) - Puluhan aktivis yang tergabung dalam aliansi Konferensi Rakyat Global melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kepolisian Daerah Bali, Jumat pagi, menjelang Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, 8-14 Oktober .
Dalam orasinya, Koordinator Demo Dimas mengatakan bahwa aksi hari ini bertujuan menentang dengan keras pelarangan atau pembatasan izin bagi kegiatan masyarakat menjelang pertemuan IMF-WB di Pulau Dewata, mulai 1 hingga 15 Oktober 2018.
"Hal ini jelas tidak demokratis dan memberanguskan hak masyarakat atas menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berekspresi yang dijamin undang-undang," katanya.
Pernyataan sikap Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB karena terbitnya surat pemberitahuan Kapolda Bali Nomor B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkan pada tanggal 20 September 2018, masyarakat sipil dilarang melakukan kegiatan apa pun selama IMF-WB.
Tidak hanya itu, Konferensi Rakyat Global yang akan dilaksanakan di Auditorium RRI Denpasar, 8 sampai dengan 14 Oktober 2018 juga mendapat penolakan dari pihak Polda Bali.
"Untuk itu, saya memandang penting kegiatan masyarakat sipil sebagai bentuk kontrol kritis atas berbagai program dan berdampak buruk terhadap pembangunan," kata pria yang mengaku sebagai Ketua Front Mahasiswa Nasional itu.
Oleh karena itu, para demonstran di depan Polda Bali menyatakan tiga sikap, yakni meminta hentikan kebijakan dan regulasi yang mengekang hak rakyat atas kebebasan berkumpul, berekspresi, berorganisasi, dan mengemukakan pendapat, khususnya dalam rangka menyikapi pertemuan IMF-WB di Bali.
Dalam orasinya, pedemo meminta Polda Bali mencabut surat pemberitahuan Nomor B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkan pada tanggal 20 September 2018, memberikan jaminan perlindungan atas pelaksanaan kegiatan masyarakat sipil dalam merespons pertemuan IMF-WB sebagai bentuk penegakan demokrasi.
Pantauan Antara di lapangan, para aktivis masih melakukan aksi di depan Polda Bali. Ada dua orang perwakilan aktivis tampak masuk ke lobi untuk bertemu dengan Kapolda Bali. (WDY)
