Pemkab Bangli terima penghargaan tingkat nasional TPID

Bangli (Antaranews Bali) -  Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali meraih penghargaan  tingkat nasional (Jawa-Bali) dari Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Bupati setempat Made Gianyar.
   
Keterangan pers dari Humas Pemkab Bangli yang diterima, Sabtu, menyebutkan penghargaan tersebut diserahkan kepala negara ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
   
Program unggulan yang mengantarkan TPID Kabupaten Bangli menjadi terbaik di kawasan Jawa - Bali berkat Desa Peduli Inflasi dan Pengembangan Bawang Merah.
   
Pemkab Bangli sebelumnya juga menyabet penghargaan TPID terbaik di Kawasan Indonesia Timur (KIT) berkat kepemimpinan Bupati I Made Gianyar, SH.,M.Hum.,M.Kn, dan Wakilnya Sang Nyoman Sedana Arta, SE.
   
Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan mengusung  tema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas".
   
Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.
   
Presiden Joko Widodo menekankan, bahwa Pemerintah akan terus berupaya mendukung pengelolaan stabilitas makro ekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
   
Selain itu, pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara.
   
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.
   
Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/OSS).
   
Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
   
Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.    

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah.
   
Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.
   
Sementara itu Bupati Bangli I Made Gianyar mengaku bangga karena secara berturut-turut Bangli menyabet TPID terbaik. "Tahun lalu kami ditetapkan sebagai yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur. Tahun ini kita naik kelas dan ditetapkan sebagai TPID terbaik di kawasan Jawa-Bali. Tentu ini sangat membanggakan," ujarnya.
   
Ia juga menambahkan, keberhasilan Bangli menyabet TPID terbaik tahun ini, tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengendalian harga melalui Penerbitan Intruksi Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Desa/kelurahan (Desa/kelurahan Peduli Inflasi).
   
Selain itu melaksanakan Sosialisasi (capacity building) terhadap seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Bangli mengenai Intruksi Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan Peduli Inflasi), Pelaksanaan kerjasama antardesa melalui Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 68 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.
   
Setiap Desa melalui SK Perbekel (Kepala Desa) telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Desa, serta  Pengembangan Kawasan Bawang Merah seperti Perluasan lahan bawang merah seluas 40 hektare, Pembentukan demplot bawang merah bekerjasama dengan Bank Indonesia, Pemberian bantuan kepada para petani berupa sarana produksi berupa benih, pupuk dan obat-obatan.
   
Peningkatan SDM Petani melalui SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu), SLGAP (Sekolah Lapangan Good Agriculuture Practice), SLGHP (Sekolah Lapangan Good Handling Practice).
   
Hilirisasi Produk Bawang Merah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap pertama (2015-2019), yaitu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro dan Kerjasama dengan PT. Pusat Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Gunung Mas Lestari.
   
"Penghargaan ini merupakan buah kerja keras dari seluruh tim dan seluruh masyarakat Bangli, yang berkecimpung dalam menekan inflasi Daerah."
   
Oleh karenanya, kedepan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian inflasi Daerah di Kabupaten  Bangli. Hal itu penting untuk mendorong iklim investasi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Bangli, ujarnya. (*)