Pemerintah selesaikan masalah kepemilikan Freeport Indonesia

Jakarta (Antaranews Bali) - Pemerintah segera menyelesaikan permasalahan terkait kepemilikan PT Freeport Indonesia melalui penandatanganan "Head of Agreement" (HoA) yang rencananya akan digelar di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta perwakilan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, ketika ditemui di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Rabu (11/7), Rini menyebutkan bahwa Inalum telah mendapatkan pinjaman terkait pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia.

Ia menyebutkan jumlah komitmen dari pinjaman tersebut mencapai 5,2 miliar dolar AS.

"Laporannya dari Pak Budi (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin) bahwa komitmennya sudah sampai 5,2 miliar dolar AS kita sudah dapat. Tetapi kita tidak pakai semua, karena nilainya tidak segitu," ujar Rini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengatakan bahwa proses negosiasi dalam akuisisi saham Freeport selama ini tidak mudah.

"Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini," kata Jokowi setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71.

Presiden juga mengapresiasi ketika mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan Inalum telah berhasil mencapai kesepakatan awal dengan Freeport.

"Pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," katanya.

Presiden menegaskan akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan nantinya berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti, dividen, hingga retribusi sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati seluruh masyarakat.

Freeport Indonesia sampai sejauh ini telah mengelola tambang emas di Papua selama hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan saham mayoritas. Selain Freeport, pemerintah juga telah mengakuisisi 100 persen Blok Mahakam dan menyerahkan pengelolaannya kepada Pertamina. (WDY)