Sekda Bali ingatkan pejabat sebagai pelayan masyarakat

Denpasar (Antaranews Bali) - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan para pejabat dan staf di lingkungan pemprov setempat mengenai hakikat sebagai pelayan masyarakat yang hendaknya dapat melayani publik dengan cepat, tepat, dan profesional.

"Semua sifatnya melayani, mulai staf hingga pejabat. Saya pun melayani bapak-bapak pimpinan OPD, menandatangani kegiatan agar bisa segera dilaksanakan, itu salah satu contoh. Tetapi itu mulia untuk menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik. Kita ditugaskan bukan untuk berkuasa tetapi melayani masyarakat," kata Dewa Indra saat menghadiri acara Penguatan Komitmen dan Sosialisasi Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Denpasar, Senin.

Dengan pelaksanaan acara tersebut, Dewa Indra ingin menggaungkan kembali acara serupa yang sempat dilaksanakan pada 2012 sehingga Pemprov Bali bisa meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Beberapa tahun lalu kita sempat gelar acara serupa dan saat ini agak meredup, untuk itu saya ingin menguatkan kembali apa yang sudah pernah dibangun yakni menjadikan birokrasi Pemprov Bali menjadi Zona Integritas WBK dan WBBM," ucapnya.

Semua hal tersebut, lanjut dia, membutuhkan komitmen bersama, agar tidak lagi menjadi seremonial belaka.

Jika angka kemiskinan bisa diturunkan seperti yang sudah dilaksanakan Pemprov Bali, katanya, kinerja birokrasi juga bisa ditingkatkan.

Menurut dia, dengan terciptanya birokrasi yang baik akan dapat mengurangi intervensi pihak luar.

"Jika ingin mengurangi risiko maka jadikanlah birokrasi kita sebagai Zona Integritas WBK dan WBBM. Saya yakin intervensi pasti ada, kalau kita masuk zona integritas maka intervensi pun akan hilang, dan risiko pun akan mengecil," ujar Dewa Indra.

Hal senada disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab dengan menyatakan bahwa komitmen seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov Bali dibutuhkan untuk mempercepat terciptanya zona integritas WBK dan WBBM.

"Jangan hanya sekda, semua pimpinan OPD harus sejalan, jika sudah sejalan pasti gampang mewujudkan ini," ujar Umar.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang dipegang setiap orang merupakan amanah dari masyarakat, sehingga patut dipertanggungjawabkan dengan benar.

Umar mengingatkan hendaknya jajaran birokrasi berterima kasih kepada masyarakat karena mereka yang memberi jabatan.

Oleh karena itu, katanya, pejabat harus mampu memberikan umpan kepada masyarakat dengan menciptakan birokrasi yang bersih dan pelayanan yang profesional.

"Melayani bukan pekerjaan hina, tetapi bentuk kemuliaan seperti yang disampaikan Bapak Sekda. Kita harus bisa melayani agar tetap dicintai dan disegani masyarakat," ucapnya.

Ia menyampaikan bahwabirokrasi yang baik yakni para birokratnya harus netral dan terlepas kepentingan politik.

Ke depan, katanya, birokrat harus bekerja murni untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik. (WDY).