Singaraja (Antara Bali) - Anggota DPR RI dari Komisi X Nyoman Damantra memastikan rencana pembangunan bandara internasional di Buleleng, wilayah utara Bali, yang belakangan sepi dari pembahasan, akan terwujud dengan nilai investasi sangat besar.
Dalam kunjungan ke daerah asalnya itu terkait masa reses, Rabu, disebutkan bahwa pembangunan bandara tersebut akan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah utara yang tertinggal dari wilayah selatan Bali tersebut bakal mengalami perkembangan yang luar biasa.
Wakil rakyat dari Fraksi PDIP DPR RI itu menyampaikan hal tersebut di hadapan kalangan pendidik, pelaku pariwisata, pemuda dan mahasiswa di Ranggon Sunset, Singaraja.
Daerah Kabupaten Buleleng dengan bandara internasionalnya nanti, katanya, harus dikekola dengan hati-hati, sehingga lokal kontens, eksistensi budaya, akan tetap terjaga dan lestari.
Hal itu mengingat Bali dikenal dunia terutama oleh dukungan adat dan budayanya. "Jangan sampai terjadi degradasi budaya. Oleh karenanya keseimbangan budaya harus tetap dijaga," ujarnya.
Tanpa menyebutkan nilai penanaman modal, Nyoman Damantra mengingatkan agar investasi yang didatangkan ke Buleleng yang berkualitas, tidak asal-asalan.
"Pembangunan harus tetap berjalan dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kita jangan sampai terpinggirkan," ujarnya.
Untuk itu, menghadapi perkembangan pembangunan terutama bandara internasional itu, sumber daya manusia (SDM) masyarakat perlu disiapkan sejak dini, sehingga nantinya mereka tidak hanya menjadi penonton.
Menurut Nyoman Damantra, pembangunan bandara internasional di Buleleng akan terwujud, salah satu alasannya karena keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di wilayah selatan Bali, kini sudah sangat krodit.
"Keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Tuban, Kabupaten Badung sudah krodit, tidak menjanjikan untuk menghadapi perkembangan ke depan yang semakin meningkat," katanya menegaskan.
Kendati Bandara Ngurah Rai kini dibangun disertai pengembangan dan perluasan areal, kata Damantra, tidak akan mampu menjawab tantangan ke depan, karena hanya berupa pembangunan terminal penumpang, sedangkan landasan pacu atau "runway" nya sudah tidak memungkinkan dikembangkan.
Dia tidak mempermasalahkan mengenai lokasi bandara internasional di wilayah utara Bali tersebut, apakah akan ditetapkan di daerah timur atau barat Buleleng. "Kita serahkan kepada tim yang berwenang umtul menetapkan lokasinya yang terbaik," ucapnya.
Menurut dia, yang terpenting areal yang dipilih tidak bermasalah, sehingga pelaksanaan pembangunannya nanti tidak sampai terhambat atau bahkan terhenti.
Dia mengaku mendengar, ada tanah yang dikuasai Pemerintah Provinsi Bali seluas 1.200 hektare yang letaknya di tengah-tengah antara tiga kabupaten, yakni Buleleng, Tabanan dan Jembrana. "Apa mungkin tanah tersebut dijadikan lokasi pembangunan bandara?" katanya dalam nada bertanya.
Ditambahkan bahwa proses pembangunan suatu fasilitas umum, termasuk bandara, biasanya memerlukan waktu lama pada tahap pembebasan lahan.
"Jika tanahnya sudah tidak ada masalah, pembangunan bandara itu bisa dipastikan akan bisa cepat dimulai," ucapnya.(*)
