Denpasar (Antara Bali) - Fakultas Pendidikan Agama dan Seni Universitas Hindu Indonesia Denpasar terus memantapkan pelaksanaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
"Kami sejak beberapa tahun terakhir sudah menerapkan kurikulum KKNI karena memang diwajibkan oleh pemerintah. Namun, kami berupaya untuk terus memantapkan dan menginginkan adanya pembaharuan dari kurikulum ini," kata Dekan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni (FPAS) Unhi Denpasar Prof Dr Ida Ayu Gde Yadnyawati, di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, pihaknya sengaja menggelar Workshop Kurikulum Berbasis KKNI selama dua hari (8-9 Mei) 2018 di kampus setempat dengan menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Negeri Jakarta yang juga asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Dr Tuty Tarwiyah Adi MSi.
"Dengan penyempurnaan kurikulum KKNI ini, selain kami ingin menghasilkan lulusan yang berkualitas, sekaligus agar mereka bisa bersaing di dunia kerja," ucapnya.
Apalagi, lanjut Yadnyawati, empat program studi di Fakultas Pendidikan Agama dan Seni Unhi Denpasar juga menawarkan nilai lebih dibandingkan prodi yang sama di kampus-kampus lainnya.
"Kami mencetak lulusan tidak saja mereka menguasai kompetensi agama maupun seninya, namun sekaligus untuk menjadi pendidik. Jadi, lulusan Unhi Denpasar juga bisa mentransfer ilmunya kepada orang lain, karena mereka memang disiapkan sebagai pendidik," ucapnya.
Fakultas yang dipimpinnya itu memiliki empat prodi yakni Prodi Pendidikan Agama Hindu, Prodi Pendidikan Seni Tari, Prodi Pendidikan Seni Karawitan serta Prodi Seni Rupa dan Ornamen
Yadnyawati sangat bersyukur karena sejumlah upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan civitas akademika Unhi Denpasar berbuah manis dengan diraihnya akreditasi A untuk Prodi Pendidikan Agama Hindu.
"Jadi, dengan capaian akreditasi A ini menunjukkan bahwa kami memang benar-benar berkualitas. Makanya untuk mempertahankan itu kami terus berbenah, menyesuaikan kurikulumnya, karena ilmu itu terus berkembang, di samping meningkatkan bidang ipteknya," ujarnya.
Sementara itu, Dr Tuty Tarwiyah Adi MSi sebagai narasumber "workshop" mengapresiasi langkah serius yang diambil Fakultas Pendidikan Agama dan Seni Unhi Denpasar ini.
"Saya melihat ada keseriusan dari fakultas ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah digariskan pemerintah," ucapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi dari pengalamannya sebagai asesor BAN-PT, Tuty melihat ada kampus yang memang sudah menerapkan kurikulum KKNI, tetapi ada hal-hal yang masih kurang dicermati, kurang tercermati atau kurang menjadi fokus, terutamanya bagi para dosen yang berbasis ilmu murni.
"Terkadang penilaian dosen hanya terbatas pada produk, apalagi kalau berbasis seni. Adakalanya dirasa cukup ketika peserta didik sudah bisa menari atau menyanyi dengan bagus, padahal ini dikhawatirkan penilaian menjadi sangat subjektif," ujarnya.
Semestinya, kata Tuty, dari awal harus sudah disiapkan materinya apa ketika sesuatu itu harus dicapai, lalu media apa yang mendukung kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa, selanjutnya bagaimana cara penilaiannya.
Dengan ada standar-standarnya, ada deskripsinya dalam kurikulum, maka dosen tidak hanya "main rasa" dalam memberikan penilaian. Contohnya untuk penilaian menyanyi, tentu ada penilaian dari aspek materi vokalnya, ada tekniknya, hingga sisi penghayatan.
Sebelumnya Rektor Unhi Denpasar Prof Dr drh I Made Damriyasa MS saat membuka workshop menekankan bahwa para dosen di samping membangun atau mengembangkan iptek, juga harus memahami kebutuhan yang diperlukan pasar sehingga akademisi mampu meningkatkan pasar kerja di bidang pendidikan.
Dia menambahkan, FPAS Unhi Denpasar dalam menjalankan kurikulum berbasis KKNI sudah sepenuhnya sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi ke depannya diharapkan terus bisa mengemasnya dengan lebih baik lagi.
"Output dan input dari penerapan kurikulum berbasis KKNI di FPAS ini juga harus disesuaikan dengan visi misi Unhi Denpasar dan disesuaikan dengan kearifan lokal bali yang adiluhung," ujar Prof Damriyasa. (lhs)
