Pelayanan Kesehatan Buleleng Raih BOA 2017

Singaraja (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, dibawah kepemimpinan bupati Putu Agus Suradnyana dan wakilnya I Nyoman Sutjidra, kembali meraih penghargaan Bali Otonomi Award (BOA) tahun 2017 untuk kategori pelayanan kesehatan.

"Dengan letak geografis Kabupaten Buleleng yang begitu luas menjadi latar belakang bagi kami untuk membuat gagasan dan membentuk Buleleng Emergency Service (BES)," kata Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, setelah usai menerima penghargaan itu di Singaraja, Rabu.

Penghargaan untuk Buleleng sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang memiliki dua RS Pratama serta Buleleng Emergency Service (BES) itu diserahkan langsung oleh Direktur Jawa Pos Radar Bali, Justin M. Herman kepada Bupati Agus Suradnyana di sebuah hotel di Denpasar pada waktu yang sama (28/2).

Selain itu, penghargaan dari Bali Institute of Pro Otonomi (BIPro) itu diraih berkat keberanian membangun dua RS Pratama dan layanan kegawatdaruratan Buleleng Emergency Service (BES) sebagai salah satu inovasi pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan bahwa masalah aksesibilitas dan juga penyebaran tenaga medis menjadi kendala sehingga, BES dapat mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna. "Permasalahan yang muncul terkait aksesibilitas itu harus kita retas dengan membuat BES ini dan meningkatkan pelayanan kesehatan lainnya," katanya.

Buleleng Emergency Service (BES) diperkuat dengan 24 armada ambulans berbasis daring/online untuk memudahkan masyarakat memakainya. Dari masuk ambulans, masyarakat sudah tahu arah tujuannya dan akan dibawa kemana.

Berbasis daring/online di sini juga berarti BES mengetahui jumlah kecukupan kamar di masing-masing rumah sakit sehingga ambulans bisa mengarahkan pasien kemana harus dibawa. "BES ini sangat memudahkan masyarakat pada sisi aksesibilitas pelayanan kesehatan ke masyarakat," ungkap Bupati Agus Suradnyana.

Ke depan, Buleleng akan memperkuat pelayanan masyarakat secara bertahap berupa peningkatan status puskesmas, penambahan jumlah dokter, penambahan jumlah alat kesehatan yang cukup mumpuni.  "Kalau hal tersebut sudah bisa dilakukan, maka jumlah layanan BES ini bisa berkurang, karena penguatannya dilakukan pada sisi mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan paripurna sudah bisa cepat didapatkan oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP), Rohman Budijanto, sebagai pendahulu Bali Institute of Pro Otonomi (BIPro) mengatakan Otonomi Award ini merupakan semangat berinovasi yang ingin dikembangkan JPIP. Penilaian Otonomi Award, menurutnya, sudah diukur dengan kriteria yang objektif. Tidak akan ada diskriminasi antara satu daerah dengan daerah yang lain.

"Kita selalu mencoba mencari parameter yang adil anatara satu daerah dengan daerah yang lain seperti kota metropolitan Denpasar dengan daerah lain yang tidak se-kosmopolitan Denpasar," katanya. (WDY)