Presiden Jokowi ancam copot pangdam-kapolda yang gagal atasi karhutla

Jakarta (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo mengancam pangdam dan kapolda yang di wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) namun tidak bisa ditanggulangi dengan cepat.

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama: dicopot," kata Presiden saat memberi pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden mengungkapkan bahwa ia telah berjanji bersama Panglima TNI dan Kapolri terkait aturan main tersebut dan telah diterapkan pada tahun sebelumnya.

"Mungkin banyak danrem yang pindah, Kapolda sudah ganti, kapolres, danrem, dandim sudah ganti. Yang baru mungkin belum tahu aturan main kita, sudah, tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon Panglima, ganti pangdamnya. kalau di provinsi mana, telepon Kapolri, ganti kapolda," katanya.

Jika yang terjadi karhutla di wilayah lebih kecil maka kapolres atau danrem maupun dandim yang akan dicopot. "Ini langkah untuk gerakkan satgas. Kalau ganti gubernur tidak bisa," kata Presiden.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga memberikan apresiasi yang tinggi karena dalam dua tahun terakhir (2016-2017) sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam rangka penanganan karhutla.

Jokowi menyebutkan data yang diberikan kepadanya ada penurunan titik api (hotspot) yang sangat signifikan. "Pada 2015 ada 21.929 hotspot. kemudian 2016 turun drastis jadi 3.915, 2017 turun jadi 2.567 hotspot, penurunan yang sangat jauh sekali," ungkapnya.

Presiden ingin prestasi pada dua tahun terakhir ini bisa berlanjut dalam penanganan karhutla. Jokowi juga ingin pembentukan satgas penaganan karhutla melibatkan masyarakat dan perusahaan, bupati/walikota, gubernur, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres yang ada di daerah.

"Jadi yang efektif kita lakukan adalah gerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang sampai di bawah. Di polri sampai Babinkamtibmas, di TNI sampai Bambinsa. Ini akan efektif untuk gerakkan masyarakat, perusahaan," katanya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa negara tetangga tidak komplain lagi masalah asap dalam dua tahun terakhir ini. "Saya ketemu PM singapura, PM Malaysia, pasti komplain yang masuk ke saya, asap, pasti, tapi pada 2016-2017 bertemu terakhir di India, dua orang PM sudah salami kita. 2018, seperti 2016-2017, saya sudah ngomong, saya sudah jamin," katanya.  (WDY)