"Kami tetap menolak, karena jika proyek ini dipaksakan, maka ke depan Bali ini bisa rapuh dengan dilanggarnya bhisama radius kesucian pura. Sebagai lembaga umat, kita harus memperkuat bhisma yang telah dibuat," kata Ketua PHDI Kabupaten Buleleng Dewa Nyoman Suardana, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, jangan sampai gara-gara proyek pembangunan tower saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Bali Crossing itu, lantas bhisama kesucian pura dilanggar. "Apalagi, di bawah saluran itu ada Pura Segara Rupek, yang merupakan Pura Kahyangan Jagat, yang menjadi tempat persembahyangan untuk seluruh umat Hindu di Bali," ucapnya.
Pihaknya sejak 2016 memang beberapa kali telah diundang terkait sosialisasi rencana pembangunan proyek tersebut, namun tidak diberikan kesempatan untuk berbicara banyak oleh pihak PLN.
"Oleh karena itu, tahun lalu, kami beserta sejumlah lembaga Hindu di Buleleng telah melakukan kebulatan tekad untuk menolak proyek Bali Crossing dan sampai saat ini sikap kami tetap sama," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarsa. "Kami juga sejalan dengan sikap PHDI Buleleng dan Bupati Buleleng sebelumnya, kami tetap menolak, apalagi tower tersebut dikatakan akan menjadi yang tertinggi dibandingkan tower listrik yang sudah pernah ada sebelumnya," ucapnya.
Dewa Budarsa mengharapkan agar Gubernur Bali juga ikut menolak rencana pembangunan "Bali Crossing" itu. Bahkan pihaknya dalam waktu dekat juga akan memantau langsung ke kawasan Pura Segara Rupek.
Ketua PHDI Kabupaten Jembrana I Komang Arsana, yang juga diamini oleh Ketua PHDI kabupaten/kota lainnya sepakat untuk menolak "Bali Crossing" karena dipandang dapat mengganggu kesucian dan keseimbangan Bali.
Sementara itu, Ketua PHDI Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana meminta agar PLN tidak memaksakan untuk merealisasikan proyek "Bali Crossing" tersebut.
"Apalagi berbagai elemen masyarakat telah menolak dan efeknya jika dipaksakan tentu bisa berdampak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Bali," ucapnya.
Menurut dia, harus diingat bahwa saat ini Bali bersiap untuk menghadapi Pilkada 2018 yang membutuhkan situasi kondusif. "Kami di PHDI Bali tetap menolak dan jangan dipaksakan untuk dilanjutkan karena masyarakat Bali telah menganggap proyek itu tidak cocok. Jangan sampai keamanan Bali terganggu gara-gara hal ini," ujar Sudiana yang juga Rektor IHDN Denpasar itu.
Sebelumnya General Manager PT PLN Distribusi Bali Nyoman Swarjoni Astawa beberapa waktu lalu mengatakan proyek listrik "Bali Crossing" merupakan salah satu agenda PLN yang sudah dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2017-2026, yang artinya proyek tersebut tetap akan berjalan sesuai target. Tetapi, sampai saat ini PLN masih menunggu izin penetapan lokasi dari Pemprov Bali. (*)
