Jakarta (Antaranews Bali) - Kementerian Sosial selama 2013 sampai 2017 mendukung penutupan 118 lokalisasi dan memulangkan lebih dari 20.000 penghuninya ke daerah asal masing-masing.
"Dari total jumlah 168 lokalisasi prostitusi, yang sudah ditutup sebanyak 118 lokalisasi dan saat ini tersisa 41 lokalisasi yang belum di tutup. Melakukan penutupan 118 lokalisasi dalam waktu empat tahun bukanlah pekerjaan yang mudah," kata Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Sonny W Manalu di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan penutupan lokalisasi prostitusi paling banyak dilakukan di Jawa Timur, yakni 53 tempat pelacuran, termasuk salah satu yang terbesar di Asia, Dolly, ditutup.
Penutupan tempat-tempat pelacuran itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menjadikan Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019. Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran total Rp100 miliar untuk mendukung penutupan lokalisasi pelacuran dari 2013 hingga 2017.
Bersamaan dengan penutupan tempat-tempat pelacuran itu, pemerintah menjalankan program rehabilitasi sosial dan memulangkan penghuninya ke daerah asal.
Tantangan terbesar dalam proses rehabilitasi sosial bagi pekerja di tempat pelacuran, menurut dia, adalah saat memulangkan mereka yang telah kehilangan mata pencaharian ke daerah asal.
"Dikhawatirkan mereka akan kembali menekuni profesi sebagai PSK. Untuk itu Program Reintegrasi Sosial diperlukan guna memberikan akses bagi penerima manfaat mendapatkan dukungan modal usaha dan keterampilan usaha, sehingga diharapkan ketika sudah kembali ke daerah asal dapat mengembangkan usaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," tambah dia.
Berdasarkan itu, pemerintah memberikan bantuan usaha ekonomi produktif Rp5 juta bagi bekas pekerja di tempat prostitusi yang tercakup dalam program. (WDY)
