Denpasar (Antaranews Bali) - Bank Indonesia mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing (kupva) bukan bank termasuk menjaga kelayakan uang kartal menjelang pelaksanaan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Oktober 2018.
"Kami akan sasar ke sentra-sentra yang banyak dikunjungi wisatawan," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana di Denpasar, Minggu.
Pihaknya juga akan menggelontorkan uang kartal keluaran terbaru dan bersih kepada pedagang kupva atau "money changer" sehingga wisatawan mancanegara dan delegasi nantinya mendapatkan citra yang baik terhadap mata uang Rupiah.
Kegiatan kas keliling termasuk dari kas titipan yang ada di Singaraja juga akan dimaksimalkan yang salah satunya menyasar penukaran uang sehingga uang tidak layak edar segera bisa ditarik dari masyarakat langsung.
Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi BI Bali Teguh Setiadi menambahkan pihaknya juga akan mengintensifkan sosialisasi penggunaan mata uang Rupiah salah satunya kepada pelaku hotel di Pulau Dewata.
Terkait penertiban kupva bukan bank, Teguh menjelaskan selama tahun 2017 bank sentral di Pulau Dewata itu telah melakukan penertiban sebanyak dua kali di kawasan objek wisata.
Hingga Desember 2017, jumlah "money changer" bukan bank di Bali mencapai 702 kantor terdiri dari 122 kantor pusat dan 580 kantor cabang.
Teguh mengatakan jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 712 kantor atau mencapai 1,4 persen karena adanya 44 penutupan kantor dan penambahan izin baru sebanyak 34 kantor.
Penutupan "money changer" itu terdiri dari 23 kantor pusat dan 21 kantor cabang serta untuk penambahan kantor yakni empat kantor pusat dan 30 kantor cabang. "Penutupan itu karena dari hasil pengawasan, meski berizin mereka melakukan praktik di luar ketentuan," ucapnya.
Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung Oktober 2018 di Nusa Dua, Kabupaten Badung yang dihadiri sekitar 15 ribu delegasi. Para delegasi itu merupakan petinggi bank sentral, pelaku keuangan dunia dan ekonom dari 189 negara di dunia. (WDY)
