Dishub Badung Pasang "Traffic Light" Pejalan Kaki

Mangupura (Antara Bali) - Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Bali, berencana memasang rambu lalu lintas (traffic light) di sekolah-sekolah dan pasar tradisional yang ada di daerah itu, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada pejalan kaki.

"Tahun 2018, kami berencana akan memasang tombol penyeberangan di `traffic light` di pusat keramaian, seperti sekolah-sekolah dan pasar," kata Kadis Perhubungan Badung, AA Ngurah Rai Yuda di Mangupura, Kamis.

Ia mengklaim, dengan adanya pemasangan tombol penyeberangan di "traffic light" ini memudahkan bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan. "Saat tombol dipencet maka lampu lalu lintas menyala merah dan kendaraan bermotor diwajibkan untuk berhenti, memberi kesempatan bagi penyeberang jalan," katanya.

Selain itu, pihaknya juga membuat skenario untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah titik keramaian di Badung. "Kami juga akan menindaklanjuti usulan dewan untuk memasang marka jalan dan rambu-rambu sebagai solusi menata lalu lintas di Badung," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Badung, Wayan Luwir Wiana menginginkan setiap program harus direncanankan dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami akan mengawal setiap program yang dibuat untuk kepentingan rakyat Badung," ujarnya.

Dalam rapat yang juga dihadiri jajaran anggota Komisi II DPRD Badung, seperti Nyoman Dirgayusa, Gusti Ngurah Sudiarsa, Gede Suardika, Nyoman Suka, Gede Suraharja, dan Nyoman Oka Widyanta, juga terungkap masalah kemacetan di kawasan Kuta Selatan dan Kuta Utara agar dicarikan solusi untuk mengatasi kemacetan ini.

Hal berbeda dikatakan, Sekretaris I Komisi II DPRD Badung, Nyoman Mesir mengatakan, tujuan pertemuan dengan kepala OPD ini guna menselaraskan program-progam pembangunan yang dirancang Tahun 2018 dan mengevaluasi pelaksanaan program Tahun 2017.

"Kami ingin mencari masukan apa ada yang menjadi skala prioritas OPD dalam rancangan APBD 2018, padahal sangat dibutuhkan," ujarnya.

Pihaknya menekankan kepada pimpinan OPD agar mendesain proyek tidak setengah-setengah. Setiap program yang dikerjakan harus menguntungkan masyarakat dengan program yang dikerjakan. (WDY)