Bawaslu Bali-Pemkab Gianyar Tandatangani NPHD Pengawasan

Gianyar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk pengawasan Pilkada Gianyar 2018.

"Kami bersyukur, anggaran pengawasan di Gianyar sudah selesai. Sama dengan Kabupaten Klungkung, kebutuhan anggaran yang kami usulkan tanpa rasionalisasi karena memang sudah dirancang sesuai kebutuhan," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di sela-sela penandatanganan NPHD itu, di Gianyar, Kamis.

Rudia mengaku lega dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Gianyar untuk turut menyukseskan suksesi kepemimpinan di kabupaten yang terkenal dengan seninya itu.

"Artinya, dua kabupaten yakni Klungkung dan Gianyar yang akan menggelar Pilkada 2018 sudah beres," ucap mantan Ketua Panwas Pilkada Buleleng itu.

Jumlah anggaran pengawasan Pilkada Gianyar 2018 yang diajukan Bawaslu Bali sebesar Rp7,3 miliar. Pencairan akan dilakukan bertahap yakni pada APBD Perubaha 2017 sebesar Rp2,9 miliar dan sisanya akan dianggarkan pada APBD Induk 2018.

Ketika ditanya anggaran pengawasan Pilkada Bali 2018, Rudia hanya tersenyum. "Anggaran Pilgub Bali astungkara (mudah-mudahan) minggu ini bisa tanda tangan NPHD. Sudah ya, terima kasih semuanya, semoga Pilkada Serentak 2018 sukses," kata Rudia.

Sementara itu, Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata mengatakan pilkada serentak 2018 merupakan agenda nasional yang harus disukseskan.

Menurut dia, di samping pemenuhan anggaran pengawasan, pihaknya juga sudah memastikan kebutuhan lainnya seperti pemenuhan sarana prasarana gedung kantor dan tenaga ASN.

"Kantor Panwas sudah kita pastikan di GOR Kapten Dipta. Dulu Panwas juga berkantor di sana. Saya tadi sudah perintahkan staf paling lambat 21 Agustus harus sudah beres karena ada perbaikan seperlunya. Meubelernya juga kami pastikan akan diadakan sesuai kebutuhan. Pokonya semua harus sukses, malu kita kalau agenda nasional di Gianyar bermasalah," ujar Bharata.

Sedangkan untuk aparatur sipil negaranya, tambah dia, sudah ditunjuk pejabat yang berkompeten. "ASN-nya sudah ada itu, tinggal dikirim ke Bawaslu Bali. Pokoknya sudah beres semua," ujarnya.

Bharata juga mengingatkan agar Bawaslu Bali dapat mengelola anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan. (WDY)