BIN Deteksi Dini Upaya dari Kartel Perikanan

Jakarta (Antara Bali) - Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan tengah melakukan upaya deteksi dini adanya dugaan kartel yang terjadi di sektor bisnis perikanan yang sudah menyebabkan terganggunya keamanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyatakan pernyataan dari Kepala BIN Budi Gunawan (BG) merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan.

"Statement beliau (Kepala BIN), merupakan hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Kita harus jadi satu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan (BG) menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri. Bahkan, BG menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo nelayan beberapa waktu lalu.

Namun, Sundawan menjelaskan bahwa kartel yang disebut bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan.

Ia menilai Menteri KKP Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan BG. Sundawan menyatakan, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

Pada Jumat (14/7) sore puluhan nelayan melakukan pertemuan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta. Pertemuan tersebut digelar untuk menjelaskan maksud pernyataan dari Kepala BIN. Pada pertemuan tersebut, Sundawan menegaskan, kewenangan BIN menjaga keamanan. Bukan untuk mendukung siapapun.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut BIN menjelaskan bahwa kartel yang dimaksud BG bukanlah para nelayan yang kemarin melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara.

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku bersyukur kesalahpahaman sudah diselesaikan. Dia menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini. (WDY)