Anggota DPRD Bali Kunker ke NTB

Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi I DPRD Bali melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengentahui pemberlakukan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Kami kunjungan kerja (kunker) ke NTB ingin mengetahui pemberlakukan e-KTP di Provinsi NTB. Langkah ini agar ada perbandingan dengan di Provinsi Bali," kata Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, saat dikonfirmasi, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya masih perlu banyak untuk diketahui kondisi kependudukan di daerah NTB, sehingga mempunyai gambaran terhadap penanganan penduduk, termasuk terhadap warga pendatang yang tidak mengantongi KTP setempat.

"Pada pertemuan tersebut kami juga menyampaikan terhadap mengenai penanganan kependudukan di Bali, salah satunya pemberlakukan Kipem (kartu identias penduduk musiman)," ujar politikus PDIP itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Sumantri mengatakan jumlah penduduk 3,6 juta lebih, di antaranya di Pulau Lombok sebanyak 1,5 juta lebih dan sisanya di Pulau Sumbawa.

"Dengan jumlah penduduk tersebar di dua pulau tersebut kami menerapkan sistem `jemput bola` ke daerah sehingga mereka mendapatkan layanan e-KTP itu. Mulai dari perekaman data hingga pencetakan e-KTP," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya juga meningkatkan fasilitasi pemerintahan desa di dalam pelayanan penerbitan e-KTP, kartu keluarga (KK), data kependudukan, fasilitasi penyelesaian perekaman dan pencatatan e-KTP dengan target selesai 100 persen pada bulan Desember 2017.

"Penerapan aplikasi sistem administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan menjadi tanggung jawab dan tugas satuan kerja perangkat daerah setempat," katanya.

Lalu Sumatri mengatakan di NTB juga pernah mengalami kendala dalam pengadaan blangko KTP elektronik tersebut, namun telah dilakukan konsultasi dan koordinasi ke Kemendagri di Jakarta.

"Kendala yang kami hadapi dalam pengadaan e-KTP pernah juga terjadi di sini (NTB), namun setelah dilakukan konsultasi ke Jakarta, maka kendala itu sudah bisa diatasi," katanya. (WDY)