Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo telah menerima kedatangan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan melakukan pembahasan
mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat.
"Saya sudah sampaikan, pemerintah hanya akan terus mendorong agar
itu segera diselesaikan dan saya dengar sudah masuk ke Prolegnas 2017,"
kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menerima para tokoh adat
yang tergabung dalam AMAN di Istana Negara, Jakarta pada Rabu.
Menurut Presiden, melalui UU Masyarakat Adat tersebut, pembagian
lahan di daerah untuk masyarakat adat dan lahan yang dapat digunakan
untuk kegiatan ekonomi dapat terbagi dengan jelas sesuai payung hukum
yang berlaku.
Kendati demikian, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk
segera mengeluarkan perda maupun SK Bupati yang mengatur tentang
masyarakat adat di masing-masing wilayah.
Terkait lahan untuk masyarakat adat, Jokowi menjelaskan pemerintah
pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat segera
mengeluarkan peraturan terkait lahan yang merupakan hak masyarakat adat.
"Saya tahu bahwa itu memang hak-hak dari masyarakat adat dan kalau
kita berikan, sebetulnya misalnya seperti yang berkaitan dengan hutan,
kalau diberikan ke masyarakat adat itu lebih lestari, lebih sustain,
lebih terjaga dan lebih terpelihara," ujar Jokowi.
Kepala Negara menjelaskan semakin cepat pemerintah di daerah
memverifikasi lahan-lahan yang menjadi hak masyarakat adat, maka
pemberian lahan bagi masyarakat adat oleh pemerintah melalui Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan semakin luas.
Selain soal lahan, Jokowi juga menekankan pembangunan sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat dapat berjalan signifikan.
"Saya kira bukan hanya masalah yang berkaitan dengan lahan, tapi
proses-proses untuk memperkuat program-program misalnya pemberian air
bersih, akses kesehatan, peningkatan gizi, akses pendidikan, akses untuk
masuk ke financial-permodalan saya kira juga diperlukan sekali dalam
rangka memperkuat masyarakat adat yang ada di daerah-daerah," ujar
Jokowi.
Dalam acara tersebut juga disampaikan terpilihnya Ketua Dewan AMAN
Hein Namotemo dan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi saat Kongres AMAN Ke-V. Pemerintah menyiapkan 12,7 juta hektar lahan hutan adat yang akan dibagikan kepada masyarakat adat dan kelompok tani. (WDY)
Presiden Jokowi Bersama Masyarakat Adat Bahas UUMA
Rabu, 22 Maret 2017 16:56 WIB