Jakarta (Antara Bali) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan
kuliah umum tentang amandemen UUD 1945 dan Empat Pilar Kebangsaan kepada
mahasiswa pascasarjana Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa
Barat.
"Bangsa ini harus berpegang teguh kepada
nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila di saat bangsa ini sedang
dikepung berbagai masalah yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan
negara," katanya melalui keterangan tertulis MPR, Rabu.
Ia
berharap, civitas akademika dan alumni universitas itu menjadi agen
penyampaian nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila di masyarakat dan
menjadikannya sebagai benteng pertahanan dari segala permasalahan yang
berpotensi menganggu keutuhan NKRI.
Zulkifli
juga menguraikan amandemen dan Empat Pilar MPR RI. Amandemen adalah
perubahan UUD 1945 atau konstitusi negara adalah hal biasa dan sudah
dilakukan empat kali.
Perubahan UUD 1945
berdasar atas Pasal 37 mencakup dua hal, yaitu: pertama, perubahan
berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan; dan kedua, perubahan
berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 setelah empat kali perubahan.
Amandemen,
lanjut Zulkifli, merupakan aspirasi rakyat yang berdaulat dari awal
reformasi hingga kini. Di tahun 2017 ini, juga ada rencana dan wacana
perubahan kembali yakni amandemen ke lima UUD 1945. Namun, perdebatan
soal agenda perubahan sangat ketat baik di masyarakat maupun di MPR RI.
"Namun,
dari kajian yang dilakukan MPR, wacana dan agenda perubahan kelima UUD
1945 yang sering disepakati adalah soal perumusan haluan negara. Haluan
negara sangat penting dimiliki bangsa ini sebagai panduan pengelola
negara ini dan menjalankan pemerintahan menuju Indonesia sejahtera,"
katanya melalui keterangan tertulis MPR.
Menurut
Zulkifli, sebenarnya haluan negara harus segera dirumuskan secepatnya
namun, melihat kondisi saat ini sangat sulit. Sebab, energi dan
perhatian para penentu kebijakan juga bangsa ini terkuras dengan
berbagai fenomena yang sangat panas saat ini.
"Ditambah
lagi sebentar lagi akan digekar pesta demokrasi Pilkada serentak lalu
dilanjut dengan Pilpres pada tahun 2019," ujarnya.
Pada
pembahasan terakhir bersama Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan
Badan-badan dan Lembaga Pengkajian MPR pada dasarnya setuju untuk
perumusan haluan negara. Hanya perlu pembahasan lebih lanjut soal teknis
dan pemantapan.
"Tapi, intinya semua sudah
sepakat bahwa haluan negara sangat penting dimiliki bangsa ini dan
dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan,
mudah-mudahan haluan negara ini bisa terbentuk secara nyata dan
kesejahteraan rakyat menjadi sebuah keniscayaan," tegasnya. (WDY)
