Jakarta (Antara Bali) - Ketua Setara Institute Hendardi menilai rencana pemerintah untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati merupakan upaya untuk menyembunyikan kelemahan kinerja penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung.
"Selama ini Jaksa Agung M Prasetyo tidak pernah menunjukkan terobosan dan performa memuaskan. Jaksa Agung justru sibuk berpolitik dalam penegakan hukum, seperti dalam kasus Setya Novanto," kata Hendardi melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Hendardi, gagasan langkah hukum yang pernah disampaikan Prasetyo terhadap dugaan permufakatan jahat yang dilakukan Novanto, tidak pernah ada tindak lanjut.
Hendardi menilai gagasan tersebut hanya siasat politik yang dilakukan Prasetyo untuk memoles rapor kinerja di hadapan Presiden Joko Widodo.
"Menyerahkan penegakan hukum kepada Jaksa Agung yang mudah tergoda untuk berpolitik akan membahayakan integritas penegakan hukum di Indonesia. Sebaiknya Jaksa Agung termasuk prioritas pejabat yang perlu diganti," tuturnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo menyampaikan harapannya agar eksekusi terhadap terpidana mati bisa segera dilaksanakan. Menurut dia, setidaknya ada lebih dari dua terpidana mati yang akan dieksekusi, termasuk warga negara asing.
Prasetyo mengatakan tidak akan mengubah kebijakan pelaksanaan hukuman mati meskipun ada pihak yang menentang. Namun, dia menyatakan penentangan yang muncul akan menjadi bagian dari pertimbangan, meskipun tidak akan menyurutkan tekad Kejaksaan Agung untuk melaksanakan eksekusi mati. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Selama ini Jaksa Agung M Prasetyo tidak pernah menunjukkan terobosan dan performa memuaskan. Jaksa Agung justru sibuk berpolitik dalam penegakan hukum, seperti dalam kasus Setya Novanto," kata Hendardi melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Hendardi, gagasan langkah hukum yang pernah disampaikan Prasetyo terhadap dugaan permufakatan jahat yang dilakukan Novanto, tidak pernah ada tindak lanjut.
Hendardi menilai gagasan tersebut hanya siasat politik yang dilakukan Prasetyo untuk memoles rapor kinerja di hadapan Presiden Joko Widodo.
"Menyerahkan penegakan hukum kepada Jaksa Agung yang mudah tergoda untuk berpolitik akan membahayakan integritas penegakan hukum di Indonesia. Sebaiknya Jaksa Agung termasuk prioritas pejabat yang perlu diganti," tuturnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo menyampaikan harapannya agar eksekusi terhadap terpidana mati bisa segera dilaksanakan. Menurut dia, setidaknya ada lebih dari dua terpidana mati yang akan dieksekusi, termasuk warga negara asing.
Prasetyo mengatakan tidak akan mengubah kebijakan pelaksanaan hukuman mati meskipun ada pihak yang menentang. Namun, dia menyatakan penentangan yang muncul akan menjadi bagian dari pertimbangan, meskipun tidak akan menyurutkan tekad Kejaksaan Agung untuk melaksanakan eksekusi mati. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016