Negara (Antara Bali) - Saat melihat abrasi di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Senin, Ketua DPRD I Ketut Sugiasa kecewa karena pihak desa terkesan membiarkan bencana tersebut.
"Memang wewenang pantai ada di pemerintah pusat, tapi apa lalu desa diam saja tanpa membantu warganya. Minimal ada upaya penanggulangan sementara, sambil menunggu tindakan pemerintah pusat?" katanya.
Tidak hanya kecewa, ia juga tampak marah karena Kepala Desa atau Perbekel Pengambengan Samsul Anam tidak bersedia hadir di lokasi bencana, meskipun sudah dihubungi.
Hanya Kepala Dusun Ketapang Kamaruzaman yang datang, mengaku, dirinya menjadi sasaran kemarahan warga karena pemerintah dianggap lamban dalam menangani abrasi tersebut.
Menanggapi keluhan kepala dusun ini, Sugiasa mengatakan, seharusnya yang lebih banyak berperan adalah pihak desa, karena dari pemerintah pusat maupun daerah sudah mendapatkan gelontoran dana yang tidak sedikit.
"Harusnya dari desa lapor ke camat, lalu ke kabupaten juga kepada kami. Kalau kepala desa saja tidak peduli, bagaimana kami mau memperjuangkan ke pusat?" ujarnya.
Menurutnya, untuk penanggulangan sementara bencana abrasi di lokasi tersebut, desa bisa mengeluarkan dana untuk membeli karung yang diisi pasir kemudian disusun ke lokasi abrasi.
"Ajak warga bergotong-royong. Masak dibiarkan saja bencana terjadi, tanpa ada tindakan apa-apa," katanya dengan raut wajah kesal.
Tidak sabar melihat situasi di lapangan, kepada Kamaruzaman ia memerintahkan untuk mengambil sumbangan dana dari dirinya, yang dipergunakan untuk membeli karung.
Abrasi di Dusun Ketapang dengan cepat menggerus tanah sepanjang sekitar 600 meter, termasuk memutus jalan aspal di kampung nelayan tersebut.
Akibat bencana ini, belasan warga terpaksa memindahkan sisa-sisa rumahnya, dengan cara menumpang atau menyewa tanah di lokasi yang lebih aman.
Kamaruzaman mengatakan, jika dibiarkan, abrasi ini juga mengancam belasan rumah warga lainnya, apalagi tanah yang tergerus akibat ombak meluas dengan cepat.
"Bisa-bisa habis satu kampung ini. Kami minta kepedulian pemerintah pusat untuk segera menanganinya," katanya.
Setelah dari Desa Pengambengan, Sugiasa menuju ke Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru yang juga dilanda abrasi hebat.
Melihat sudah ada tumpukan karung sebagai penahan sementara hasil bantuan dari desa, ia menanggapinya dengan positif, dan berharap hal yang sama dilakukan Desa Pengambengan.
Ia mengaku, terkait bencana abrasi di Kabupaten Jembrana, pihaknya sudah beberapakali berkoordinasi dengan Balai Sungai Wilayah Bali-Penida, namun hanya mendapatkan janji-janji kosong.
"Kami bersama dinas terkait akan membuat laporan ke pusat. Abrasi ini tidak bisa disepelekan, karena mengancam pemukiman warga," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Memang wewenang pantai ada di pemerintah pusat, tapi apa lalu desa diam saja tanpa membantu warganya. Minimal ada upaya penanggulangan sementara, sambil menunggu tindakan pemerintah pusat?" katanya.
Tidak hanya kecewa, ia juga tampak marah karena Kepala Desa atau Perbekel Pengambengan Samsul Anam tidak bersedia hadir di lokasi bencana, meskipun sudah dihubungi.
Hanya Kepala Dusun Ketapang Kamaruzaman yang datang, mengaku, dirinya menjadi sasaran kemarahan warga karena pemerintah dianggap lamban dalam menangani abrasi tersebut.
Menanggapi keluhan kepala dusun ini, Sugiasa mengatakan, seharusnya yang lebih banyak berperan adalah pihak desa, karena dari pemerintah pusat maupun daerah sudah mendapatkan gelontoran dana yang tidak sedikit.
"Harusnya dari desa lapor ke camat, lalu ke kabupaten juga kepada kami. Kalau kepala desa saja tidak peduli, bagaimana kami mau memperjuangkan ke pusat?" ujarnya.
Menurutnya, untuk penanggulangan sementara bencana abrasi di lokasi tersebut, desa bisa mengeluarkan dana untuk membeli karung yang diisi pasir kemudian disusun ke lokasi abrasi.
"Ajak warga bergotong-royong. Masak dibiarkan saja bencana terjadi, tanpa ada tindakan apa-apa," katanya dengan raut wajah kesal.
Tidak sabar melihat situasi di lapangan, kepada Kamaruzaman ia memerintahkan untuk mengambil sumbangan dana dari dirinya, yang dipergunakan untuk membeli karung.
Abrasi di Dusun Ketapang dengan cepat menggerus tanah sepanjang sekitar 600 meter, termasuk memutus jalan aspal di kampung nelayan tersebut.
Akibat bencana ini, belasan warga terpaksa memindahkan sisa-sisa rumahnya, dengan cara menumpang atau menyewa tanah di lokasi yang lebih aman.
Kamaruzaman mengatakan, jika dibiarkan, abrasi ini juga mengancam belasan rumah warga lainnya, apalagi tanah yang tergerus akibat ombak meluas dengan cepat.
"Bisa-bisa habis satu kampung ini. Kami minta kepedulian pemerintah pusat untuk segera menanganinya," katanya.
Setelah dari Desa Pengambengan, Sugiasa menuju ke Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru yang juga dilanda abrasi hebat.
Melihat sudah ada tumpukan karung sebagai penahan sementara hasil bantuan dari desa, ia menanggapinya dengan positif, dan berharap hal yang sama dilakukan Desa Pengambengan.
Ia mengaku, terkait bencana abrasi di Kabupaten Jembrana, pihaknya sudah beberapakali berkoordinasi dengan Balai Sungai Wilayah Bali-Penida, namun hanya mendapatkan janji-janji kosong.
"Kami bersama dinas terkait akan membuat laporan ke pusat. Abrasi ini tidak bisa disepelekan, karena mengancam pemukiman warga," katanya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016