Negara (Antara Bali) - KPU dan Panwaslu Jembrana minta Penjabat Bupati Jembrana I Gusti Made Sunendra menurunkan baliho mantan Bupati I Gede Winasa yang masih bertebaran di kabupaten tersebut.
Permintaan itu disampaikan Ketua KPU Jembrana Putu Wahyu Diantara dan Ketua Panwaslu Jembrana Wayan Wasa saat bertemu dengan Penjabat Bupati I Gusti Made Sunendra di Negara, Kamis.
Wasa mengungkapkan, pihaknya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai baliho mantan bupati tersebut sehingga perlu diturunkan.
"Tapi menyangkut rekomendasi penurunan baliho, kewenangan kami di Panwaslu hanya untuk calon saja, sementara untuk baliho mantan bupati bukan wewenang dari kami," kata Wasa.
Karena itu ia minta agar Sunendra yang menyikapi hal tersebut.
Ia sendiri juga sepakat jika baliho mantan Bupati Winasa diturunkan agar tidak muncul multitafsir.
"Juga agar tidak timbul polemik yang akhirnya akan membuat suasana kurang kondusif," ujarnya.
Menjawab permintaan dua lembaga ini, Penjabat Bupati Jembrana Sunendra mengatakan, ia akan segera meminta kepada sekretaris kabupaten untuk melakukan pembersihan baliho dimaksud.
"Saya segera akan minta sekkab untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna menurunkan baliho-baliho itu," katanya.
Selain soal baliho mantan bupati, KPU dan Panwaslu juga minta Sunendra melakukan pengawasan terhadap jajaran PNS agar tetap netral dalam pilkada.
Untuk permintaan ini Sunendra berjanji akan melakukan pengawasan terhadap PNS di Jembrana.
Ia sendiri menilai, PNS wajib netral sesuai PP Nomor: 53 Tahun 2010, khususnya di pasal 4 poin 14.
"Dalam pasal itu jelas, PNS harus netral dalam setiap hajatan politik," ujar Sunendra.
Menurutnya, netralitas PNS itu kian dipertegas dengan adanya MoU antara Bawaslu dengan KORPRI Pusat.
Selain masalah-masalah itu, KPU Jembrana juga minta agar Sunendra mengizinkan rekrutmen terhadap PNS untuk menjadi petugas KPPS.
Permintaan inipun dikabulkan Sunendra yang akan memerintahkan camat dan Bagian Kepegawaian Setda Jembrana untuk menindaklanjutinya.
Terkait dengan pelaksanaan pilkada, Sunendra mengatakan, deteksi terhadap titik-titik rawan harus dilakukan sejak dini.
Ia menilai, jika dikemas dengan unik, pilkada juga bisa menjadi ajang promosi wisata.
"Misalnya, seluruh petugas dan masyarakat yang datang ke TPS memakai pakaian adat. Itu kan bagus untuk tontonan wisatawan, selain juga melestarikan budaya lokal," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
Permintaan itu disampaikan Ketua KPU Jembrana Putu Wahyu Diantara dan Ketua Panwaslu Jembrana Wayan Wasa saat bertemu dengan Penjabat Bupati I Gusti Made Sunendra di Negara, Kamis.
Wasa mengungkapkan, pihaknya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai baliho mantan bupati tersebut sehingga perlu diturunkan.
"Tapi menyangkut rekomendasi penurunan baliho, kewenangan kami di Panwaslu hanya untuk calon saja, sementara untuk baliho mantan bupati bukan wewenang dari kami," kata Wasa.
Karena itu ia minta agar Sunendra yang menyikapi hal tersebut.
Ia sendiri juga sepakat jika baliho mantan Bupati Winasa diturunkan agar tidak muncul multitafsir.
"Juga agar tidak timbul polemik yang akhirnya akan membuat suasana kurang kondusif," ujarnya.
Menjawab permintaan dua lembaga ini, Penjabat Bupati Jembrana Sunendra mengatakan, ia akan segera meminta kepada sekretaris kabupaten untuk melakukan pembersihan baliho dimaksud.
"Saya segera akan minta sekkab untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna menurunkan baliho-baliho itu," katanya.
Selain soal baliho mantan bupati, KPU dan Panwaslu juga minta Sunendra melakukan pengawasan terhadap jajaran PNS agar tetap netral dalam pilkada.
Untuk permintaan ini Sunendra berjanji akan melakukan pengawasan terhadap PNS di Jembrana.
Ia sendiri menilai, PNS wajib netral sesuai PP Nomor: 53 Tahun 2010, khususnya di pasal 4 poin 14.
"Dalam pasal itu jelas, PNS harus netral dalam setiap hajatan politik," ujar Sunendra.
Menurutnya, netralitas PNS itu kian dipertegas dengan adanya MoU antara Bawaslu dengan KORPRI Pusat.
Selain masalah-masalah itu, KPU Jembrana juga minta agar Sunendra mengizinkan rekrutmen terhadap PNS untuk menjadi petugas KPPS.
Permintaan inipun dikabulkan Sunendra yang akan memerintahkan camat dan Bagian Kepegawaian Setda Jembrana untuk menindaklanjutinya.
Terkait dengan pelaksanaan pilkada, Sunendra mengatakan, deteksi terhadap titik-titik rawan harus dilakukan sejak dini.
Ia menilai, jika dikemas dengan unik, pilkada juga bisa menjadi ajang promosi wisata.
"Misalnya, seluruh petugas dan masyarakat yang datang ke TPS memakai pakaian adat. Itu kan bagus untuk tontonan wisatawan, selain juga melestarikan budaya lokal," ujarnya. (*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010