Bangli (Antara Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengusut masalah membengkaknya jumlah tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Bangli.
"Setiap hari ada saja pegawai baru yang masuk. Kami akan usut pegawai honorer seperti ini," ujar salah salah satu anggota DPRD Bangli I Gede Koyan Ekaputra kepada ANTARA di Bangli, Kamis.
Langkah pertama, kata dia, pihaknya akan meminta kepada Pemkab Bangli untuk melakukan pendataan ulang pegawai honorer. Karena saat, ini banyak honor baru yang masuk, sehingga menyulut gejolak sosial dan kecemburuan sesama pegawai honorer.
"Etika kejujuran harus dikedepankan sehingga masalah ini tak menyulut gejolak baru di kalangan sesama pegawai honorer," katanya.
Langkah kedua, katanya, untuk memproteksi terjadinya kecurangan dan permainan di belakang layar dalam proses pendataan pegawai honorer yang bakal diusulkan menjadi CPNS, pihaknya mendesak pimpinan DPRD segera membentuk panitia khusus.
"Langkah -langkah ini akan kami ambil, supaya penerimaan pegawai honor baru transfaran," ujarya.
Pihaknya sudah sering membahas masalah tersebut karena dengan adanya pegawai honorer, APBD Bangli terbebani hingga Rp20 milliar. Namun masalah itu tidak pernah dibahas secara mandalam oleh eksekutif.
"Kami akan terus menyoroti dan menelusuri masalah ini," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bangli Ida Bagus Raka Mudarma mengaku bahwa pihaknya sudah pernah mengadakan rapat gabungan antara eksekutif dengan legislatif.
"Kami sudah meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangli untuk membuat surat memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melaporkan jumlah pegawai di masing-masing instansinya, baik PNS maupun honorer, sehingga dewan tahu jumlah pegawai di Pemkab Bangli," ucapnya.
Ia menambahkan, mengenai pendataan honorer yang akan diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan surat edaran No 5 tahun 2010 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pihaknya telah menugaskan Komisi I DPRD Bangli untuk mengawal proses pendataan pegawai dan proses verifikasi pegawai honorer yang akan diusulkan menjadi CPNS ke pusat.
"Hal ini penting dilakukan untuk menghindari adanya permainan dalam masalah ini," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Setiap hari ada saja pegawai baru yang masuk. Kami akan usut pegawai honorer seperti ini," ujar salah salah satu anggota DPRD Bangli I Gede Koyan Ekaputra kepada ANTARA di Bangli, Kamis.
Langkah pertama, kata dia, pihaknya akan meminta kepada Pemkab Bangli untuk melakukan pendataan ulang pegawai honorer. Karena saat, ini banyak honor baru yang masuk, sehingga menyulut gejolak sosial dan kecemburuan sesama pegawai honorer.
"Etika kejujuran harus dikedepankan sehingga masalah ini tak menyulut gejolak baru di kalangan sesama pegawai honorer," katanya.
Langkah kedua, katanya, untuk memproteksi terjadinya kecurangan dan permainan di belakang layar dalam proses pendataan pegawai honorer yang bakal diusulkan menjadi CPNS, pihaknya mendesak pimpinan DPRD segera membentuk panitia khusus.
"Langkah -langkah ini akan kami ambil, supaya penerimaan pegawai honor baru transfaran," ujarya.
Pihaknya sudah sering membahas masalah tersebut karena dengan adanya pegawai honorer, APBD Bangli terbebani hingga Rp20 milliar. Namun masalah itu tidak pernah dibahas secara mandalam oleh eksekutif.
"Kami akan terus menyoroti dan menelusuri masalah ini," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bangli Ida Bagus Raka Mudarma mengaku bahwa pihaknya sudah pernah mengadakan rapat gabungan antara eksekutif dengan legislatif.
"Kami sudah meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangli untuk membuat surat memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melaporkan jumlah pegawai di masing-masing instansinya, baik PNS maupun honorer, sehingga dewan tahu jumlah pegawai di Pemkab Bangli," ucapnya.
Ia menambahkan, mengenai pendataan honorer yang akan diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan surat edaran No 5 tahun 2010 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pihaknya telah menugaskan Komisi I DPRD Bangli untuk mengawal proses pendataan pegawai dan proses verifikasi pegawai honorer yang akan diusulkan menjadi CPNS ke pusat.
"Hal ini penting dilakukan untuk menghindari adanya permainan dalam masalah ini," ujarnya. (*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010