Jakarta (Antara Bali) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di 33 provinsi seluruh Indonesia.
"BPK menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan," ujar Ketua BPK RI Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa.
Hadi mengatakan, kelemahan tersebut antara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan dengan baik serta adanya perbedaan data masyarakat miskin antarinstansi.
Kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis karena tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan Jamkesda.
"Selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas pada 2010 dan 2011," ujarnya. (DWA/M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"BPK menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan," ujar Ketua BPK RI Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa.
Hadi mengatakan, kelemahan tersebut antara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan dengan baik serta adanya perbedaan data masyarakat miskin antarinstansi.
Kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis karena tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan Jamkesda.
"Selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas pada 2010 dan 2011," ujarnya. (DWA/M038)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013