Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali soal kondisi fiskal provinsi itu yang terbatas.
“Pemda Bali fiskalnya sangat terbatas, yang paling kuat fiskalnya Badung, ini data APBD Induk Tahun 2024, provinsi kalah sama Pemkab Badung, kami jumlah Rp6 triliun untuk menata pembangunan di Bali, jumlah yang tidak banyak,” kata dia.
Dalam Diklatda Hipmi Bali di Universitas Primakara Denpasar, Sabtu, Sang Made menyampaikan salah satu contoh dampak dari keterbatasan fiskal provinsi, yaitu minimnya dana perawatan Museum Bali.
“Saya kaget juga ketika Kepala Disbud lapor ke saya anggaran terbatas, karena keterbatasan APBD bahkan untuk perawatan Museum Bali saja setahun hanya Rp25 juta saking minimnya anggaran,” ujarnya.
Karena keterbatasan tersebut Pemprov Bali lebih mendorong kontribusi swasta dalam setiap pembangunan, seperti proyek kereta bawah tanah Bali Urban Subway.
Kepada para pebisnis muda itu ia bercerita bahwa 100 persen pengembangan transportasi massal kereta dikerjakan dan dikelola swasta. Pemprov menolak pembiayaan dari investor yang mengharuskan pemerintah mengembalikan pinjaman suatu saat nanti.
“Uang dari mana, terbatas sekali dana kita, terima kasih Pak Ari Askhara (penanggung jawab Bali Urban Subway) memberikan keyakinan ke saya bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan macet tanpa menggunakan APBD dan APBN,” ujarnya.
Ketua Umum Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan masalah keterbatasan fiskal Provinsi Bali memang topik utama dalam Diklatda Hipmi Bali, sebab selama ini terjadi kesalahpahaman dari pengusaha yang menilai bahwa provinsi kaya.
“Harapannya teman-teman mendapat pencerahan mengenai bagaimana Bali ke depan dan tantangannya, karena banyak miskonsepsi bahwa Pemprov Bali kaya raya, ini yang menjadi PR atau isu yang para pengusaha Bali juga harus ikut sama-sama pikirkan,” ujarnya.
Hipmi Bali juga menyampaikan dukungannya terhadap proyek Bali Urban Subway yang dipimpin anak BUMD Bali PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) karena selain membantu masyarakat, bisa juga menjadi kesempatan pengusaha muda lokal untuk terlibat di dalam proyek.
“Tentu harapannya kami dari Hipmi sebagai perwakilan dari UMKM bisa diikutsertakan secara menyeluruh dalam proyek kereta Bali ini, karena kami tidak mau menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
“Banyak sekali anggota kami yang merupakan kontraktor, penyedia alat berat, penyedia alat bangunan, dan sebagainya. Anggota kami 700 orang dan membawahi 30 sampai 40 pegawai, jadi ada sekitar 20.000 sampai 28.000 tenaga kerja,” sambungnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
“Pemda Bali fiskalnya sangat terbatas, yang paling kuat fiskalnya Badung, ini data APBD Induk Tahun 2024, provinsi kalah sama Pemkab Badung, kami jumlah Rp6 triliun untuk menata pembangunan di Bali, jumlah yang tidak banyak,” kata dia.
Dalam Diklatda Hipmi Bali di Universitas Primakara Denpasar, Sabtu, Sang Made menyampaikan salah satu contoh dampak dari keterbatasan fiskal provinsi, yaitu minimnya dana perawatan Museum Bali.
“Saya kaget juga ketika Kepala Disbud lapor ke saya anggaran terbatas, karena keterbatasan APBD bahkan untuk perawatan Museum Bali saja setahun hanya Rp25 juta saking minimnya anggaran,” ujarnya.
Karena keterbatasan tersebut Pemprov Bali lebih mendorong kontribusi swasta dalam setiap pembangunan, seperti proyek kereta bawah tanah Bali Urban Subway.
Kepada para pebisnis muda itu ia bercerita bahwa 100 persen pengembangan transportasi massal kereta dikerjakan dan dikelola swasta. Pemprov menolak pembiayaan dari investor yang mengharuskan pemerintah mengembalikan pinjaman suatu saat nanti.
“Uang dari mana, terbatas sekali dana kita, terima kasih Pak Ari Askhara (penanggung jawab Bali Urban Subway) memberikan keyakinan ke saya bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan macet tanpa menggunakan APBD dan APBN,” ujarnya.
Ketua Umum Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan masalah keterbatasan fiskal Provinsi Bali memang topik utama dalam Diklatda Hipmi Bali, sebab selama ini terjadi kesalahpahaman dari pengusaha yang menilai bahwa provinsi kaya.
“Harapannya teman-teman mendapat pencerahan mengenai bagaimana Bali ke depan dan tantangannya, karena banyak miskonsepsi bahwa Pemprov Bali kaya raya, ini yang menjadi PR atau isu yang para pengusaha Bali juga harus ikut sama-sama pikirkan,” ujarnya.
Hipmi Bali juga menyampaikan dukungannya terhadap proyek Bali Urban Subway yang dipimpin anak BUMD Bali PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) karena selain membantu masyarakat, bisa juga menjadi kesempatan pengusaha muda lokal untuk terlibat di dalam proyek.
“Tentu harapannya kami dari Hipmi sebagai perwakilan dari UMKM bisa diikutsertakan secara menyeluruh dalam proyek kereta Bali ini, karena kami tidak mau menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
“Banyak sekali anggota kami yang merupakan kontraktor, penyedia alat berat, penyedia alat bangunan, dan sebagainya. Anggota kami 700 orang dan membawahi 30 sampai 40 pegawai, jadi ada sekitar 20.000 sampai 28.000 tenaga kerja,” sambungnya.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024