Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menjadikan penghargaan dari menteri dalam negeri bukti dari keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di daerah.
Ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, yang mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan kategori Kinerja Terbaik Dalam Pengendalian Inflasi di Jakarta.
“Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global,” kata dia dalam keterangan di Denpasar, Rabu.
“Ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemprov Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” sambung Luh Ayu.
Belum lagi, selain pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Bali juga meraih penghargaan membanggakan.
Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Badung meraih penghargaan pada kategori Pelayanan Publik-Peningkatan Akses Layanan Pendidikan; dan Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
“Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.
Luh Ayu mengatakan, pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini keberhasilan tak hanya diborong Bali.
Selain Bali yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sendiri menyampaikan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini menjadi dorongan agar pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” kata dia.
Penilaian yang mengantarkan penghargaan ini dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB.
Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.
Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah rendah, sedang, dan tinggi, dan penjurian pun dilakukan dengan analisis data berbagai kementerian/lembaga.
Ke depan, mulai 2026 Kemendagri menjanjikan rencananya memberikan insentif fiskal tambahan bagi pemda berprestasi sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.
