Penataan tahap dua di Pura Agung Besakih dimulai

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memulai penataan tahapa kedu di kawasan Pura Agung Besakih yaitu bagian parahyangan atau area bangunan pura.

“Ini bukan pembangunan baru, bukan juga rehab biasa, ini restorasi, membangun kembali dengan tetap mempertahankan keasliannya,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster melalui siaran pers diterima di Denpasar, Sabtu.

Ia menyebut kegiatan itu berupa restorasi bagian pusat spiritual umat Hindu dengan pelaksanaan Ngeruak atau peletakan batu pertama.

Dalam perjalanannya, restorasi pura akan mengembalikan bentuk, struktur, dan nilai asli parahyangan sesuai pakem arsitektur Bali.

Restorasi ini berangkat dari realitas di lapangan yang selama puluhan tahun menunjukkan ketidakteraturan, mulai dari gapura masuk pura, tembok pembatas, hingga pelinggih atau bangunan pemujaan, ditemukan perbedaan mencolok dalam material, warna, motif, hingga ukuran.

Pemprov Bali melihat sejumlah bangunan menggunakan batu padas, sedangkan lainnya bata merah, hingga beton campuran semen dan pasir, dengan kualitas yang tidak seragam, bahkan ada yang sudah mengalami kerusakan, berlumut, dan tidak terawat.

“Secara keseluruhan tidak harmonis dan tidak mencerminkan keagungan kawasan suci dengan latar Gunung Agung,” ujar dia.

Ia mengaku melihat kondisi ini terjadi karena sebelumnya tidak ada standar baku, penataan bergantung pada kemampuan masing-masing daerah kabupaten/kota, maupun partisipasi umat, sehingga timpang.

Melalui penataan tahap kedua pura terbesar di Pulau Dewata itu, sebanyak 30 lokasi bangunan pemujaan, meliputi 26 area unsur utama pura dan empat lainnya adalah pura tempat pemujaan leluhur akan ditata ulang dengan prinsip mengembalikan ke arsitektur pakem Bali, menggunakan material seragam dan berkualitas, serta ornamen sesuai karakter asli.

“Tujuannya bukan hanya estetika, tetapi juga mengembalikan harmoni sekala dan niskala,” ucapnya.

Pada tahap kedua, katanya, sudah keluar dana Rp66 miliar pada 2025 dan dilanjutkan hingga selesai pada 2026 dengan anggaran Rp203 miliar yang merupakan kerja sama Pemprov Bali dan Pemkab Badung.

Apabila ditotal sejak penataan pertama yaitu pembangunan gedung parkir, fasilitas umat, hingga kios pedagang dengan menelan dana Rp911 miliar, maka tpenataan tahap kedua ini lebih dari Rp1 triliun.

“Perubahan paling nyata dirasakan pada aspek akses dan parkir yang sebelumnya menjadi sumber persoalan klasik, dulu semrawut sekali, kendaraan menumpuk, umat tidak bisa masuk, bahkan ada yang sembahyang dari jalan lalu pulang,” kata dia.

Kini, dengan sistem parkir terpusat dan pengaturan berbasis kebijakan daerah, kemacetan saat upacara besar nyaris tidak lagi ditemukan.

Dalam melanjutkan penataan di pura terbesar di daerah dengan sebutan "Pulau Dewata" ini, menurut dia, tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan konstruksi biasa, sebab pura itu tempat berstana Tuhan yang harus dikerjakan dengan penuh rasa.

Untuk itu, ia meminta seluruh kontraktor bekerja dengan kesadaran spiritual, mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan doa, dan tidak melakukan kecurangan pada kualitas bangunan demi mendapat untung lebih.

“Bali ini bukan tanah biasa ini tanah yang disucikan oleh para leluhur, kita hanya melanjutkan apa yang telah mereka rintis, Bali harus tetap ada sepanjang zaman dengan kualitas yang semakin baik,” katanya.

Tak berhenti pada palemahan dan parahyangan yang ditarget rampung November 2026, Pemprov Bali juga berjanji menyiapkan tahap ketiga, yaitu penataan akses jalan menuju Pura Agung Besakih dari arah Bangli, Singaraja, Karangasem, dan Klungkung.

Rencana ini mencakup perencanaan DED tahun 2027, pembangunan tahun 2028, dan penyelesaian tahun 2029.

“Dengan sistem ini, perjalanan umat dari rumah hingga ke pura diharapkan menjadi satu pengalaman spiritual yang utuh, tertata, aman, dan nyaman,” demikian Gubernur Koster.