Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bali Denpasar pada tahun ini menargetkan penambahan cakupan kepesertaan untuk pekerja formal, informal dan pekerja jasa konstruksi di daerah itu sebanyak 433 ribu.
"Di tahun 2024, kami akan terus meningkatkan cakupan kepesertaan, sehingga masyarakat pekerja di Bali terlindungi dari risiko pekerjaan dan dapat bekerja tanpa rasa cemas," kata Kepala BPJamsostek Cabang Bali Denpasar Cep Nandi Yunandar di Denpasar, Selasa.
BPJamsostek Cabang Bali Denpasar membawahi lima kabupaten/kota di Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng.
Baca juga: BPJamsostek Denpasar ingin pemkab tingkatkan cakupan kepesertaan
Pihaknya juga fokus pada penambahan tenaga kerja bukan penerima upah (BPU), karena di Bali, khususnya wilayah kerja Kantor Cabang Bali Denpasar masih memiliki banyak potensi peserta yang harus mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Masih banyak potensi pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek," ucap Nandi Yunandar.
BPJamsostek Cabang Bali Denpasar juga mencatatkan peningkatan kepesertaan di tahun 2023. Tenaga kerja BPU tercatat sebanyak 194.210 orang, untuk sektor penerima upah tercatat sebanyak 207.010 tenaga kerja. Penambahan perusahaan mendaftar sebanyak 3.000 perusahaan.
Pihaknya selama ini telah mengawal, mengimplementasikan, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dinas terkait untuk mewujudkan kepesertaan yang maksimal.
Nandi Yunandar menambahkan pemerintah daerah di Bali untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal, seperti petani, peternak dan pekerja rentan juga didukung dalam sejumlah regulasi, mulai peraturan gubernur, peraturan wali kota, surat edaran dan sebagainya.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin Ridwan mengatakan di tahun ini pihaknya tetap fokus meningkatkan kepesertaan di sektor pekerja informal serta usaha skala kecil dan mikro lewat strategi retensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.
Di tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek menargetkan jumlah peserta aktif bakal bertambah 12,40 juta atau menjadi 53,86 juta peserta aktif.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Denpasar cairkan klaim pekerja informal Rp60 miliar
BPJamsostek mencatat jumlah tenaga kerja aktif di tahun 2023, mengalami pertumbuhan 15,89 persen year on year (yoy) menjadi 41,46 juta atau bertambah sekitar 5,60 juta peserta aktif dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 35,86 juta peserta.
"Strategi tersebut difokuskan pada lima ekosistem, yaitu desa, pasar, e-commerce dan UKM, serta pekerja rentan," ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya.
Mengacu pada peta jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada 2023, BPJamsostek menargetkan dana kelolaan sebesar Rp695,29 triliun yang mencakup 43,92 juta pekerja. Nilai tersebut naik 10,76 persen (yoy), dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp627,69 triliun dengan 35,93 juta pekerja.
Sementara itu, di tahun 2024, BPJamsostek membidik dana kelolaan tembus di angka Rp781,77 triliun dengan target 53,52 juta pekerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Di tahun 2024, kami akan terus meningkatkan cakupan kepesertaan, sehingga masyarakat pekerja di Bali terlindungi dari risiko pekerjaan dan dapat bekerja tanpa rasa cemas," kata Kepala BPJamsostek Cabang Bali Denpasar Cep Nandi Yunandar di Denpasar, Selasa.
BPJamsostek Cabang Bali Denpasar membawahi lima kabupaten/kota di Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng.
Baca juga: BPJamsostek Denpasar ingin pemkab tingkatkan cakupan kepesertaan
Pihaknya juga fokus pada penambahan tenaga kerja bukan penerima upah (BPU), karena di Bali, khususnya wilayah kerja Kantor Cabang Bali Denpasar masih memiliki banyak potensi peserta yang harus mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Masih banyak potensi pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek," ucap Nandi Yunandar.
BPJamsostek Cabang Bali Denpasar juga mencatatkan peningkatan kepesertaan di tahun 2023. Tenaga kerja BPU tercatat sebanyak 194.210 orang, untuk sektor penerima upah tercatat sebanyak 207.010 tenaga kerja. Penambahan perusahaan mendaftar sebanyak 3.000 perusahaan.
Pihaknya selama ini telah mengawal, mengimplementasikan, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dinas terkait untuk mewujudkan kepesertaan yang maksimal.
Nandi Yunandar menambahkan pemerintah daerah di Bali untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal, seperti petani, peternak dan pekerja rentan juga didukung dalam sejumlah regulasi, mulai peraturan gubernur, peraturan wali kota, surat edaran dan sebagainya.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin Ridwan mengatakan di tahun ini pihaknya tetap fokus meningkatkan kepesertaan di sektor pekerja informal serta usaha skala kecil dan mikro lewat strategi retensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.
Di tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek menargetkan jumlah peserta aktif bakal bertambah 12,40 juta atau menjadi 53,86 juta peserta aktif.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Denpasar cairkan klaim pekerja informal Rp60 miliar
BPJamsostek mencatat jumlah tenaga kerja aktif di tahun 2023, mengalami pertumbuhan 15,89 persen year on year (yoy) menjadi 41,46 juta atau bertambah sekitar 5,60 juta peserta aktif dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 35,86 juta peserta.
"Strategi tersebut difokuskan pada lima ekosistem, yaitu desa, pasar, e-commerce dan UKM, serta pekerja rentan," ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya.
Mengacu pada peta jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada 2023, BPJamsostek menargetkan dana kelolaan sebesar Rp695,29 triliun yang mencakup 43,92 juta pekerja. Nilai tersebut naik 10,76 persen (yoy), dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp627,69 triliun dengan 35,93 juta pekerja.
Sementara itu, di tahun 2024, BPJamsostek membidik dana kelolaan tembus di angka Rp781,77 triliun dengan target 53,52 juta pekerja.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024