Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melakukan upaya penurunan stunting pada anak dari hulu yaitu melalui edukasi pranikah kepada remaja atau calon orang tua.
“Hulu itu apa, informasi sebelum pernikahan. Hulunya stunting itu dari sana, kalau tidak mendapatkan informasi yang lengkap pada pranikah maka bisa berpengaruh stunting terhadap anak kemudian,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Selasa.
Adapun edukasi pranikah yang dimaksud yaitu dengan bekerja sama melalui lembaga umat dan desa adat, terutama terhadap masyarakat Hindu di Bali yang kerap melaporkan pernikahan tidak dari jauh hari sehingga belum sempat mendapat edukasi.
“Kalau teman-teman yang Kristen biasanya ada edukasi yang dilakukan pranikah oleh gereja, kalau teman-teman Muslim sebelum ke KUA juga sempat disampaikan edukasi. Tetapi kita di Bali (Hindu) belum memiliki mekanisme itu, seringkali pernikahan sudah berlangsung baru lapor ke Bendesa Adat untuk mohon menyaksikan upacaranya,” ujar Dewa Indra.
Penuntasan stunting dari hulu ini, kata dia, yang menjadi upaya Pemprov Bali sekarang. Untuk itu mereka menempatkan penyuluh penurunan stunting di setiap desa berkoordinasi dengan desa adat.
Untuk mekanismenya, kata dia, ketika masyarakat melaporkan pernikahan maka akan dihubungkan ke penyuluh agar diberikan edukasi, sehingga pemerintah meminta masyarakat sekarang melapor lebih awal.
“Tapi kalau ditanya apakah sudah menjangkau 100 persen dari remaja yang akan menikah, tentu belum. Itu tantangannya, kapan bisa nol persen stunting tergantung kapan bisa menjangkau semua,” katanya.
Dari pantauannya, ada beberapa variabel yang menyebabkan penyakit kekurangan gizi pada anak ini belum hilang total dan edukasi menjadi faktor nomor satu.
Pemprov Bali sendiri telah melakukan berbagai strategi sebelum langkah pencegahan dari hulu ini ditempuh, seperti memberi bantuan sosial hingga angka stunting di penghujung 2023 tersisa empat persen, dengan Karangasem dan Buleleng sebagai kabupaten yang tertinggi kasusnya.
“Sekarang setelah kami mendapat arahan untuk menurunkan prevalensi stunting, maka kami membentuk tim percepatan penurunan stunting, sudah dibentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kemudian tim ini agar bisa bekerja secara efektif, maka dia membangun kerja sama ke desa, desa adat, dan lembaga umat baik Kristen, Islam, Hindu, Budha, Konghucu, semuanya untuk menurunkan prevalensi stunting,” kata Dewa Indra.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Kasih sayang ibu tentukan kualitas generasi masa depan
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
“Hulu itu apa, informasi sebelum pernikahan. Hulunya stunting itu dari sana, kalau tidak mendapatkan informasi yang lengkap pada pranikah maka bisa berpengaruh stunting terhadap anak kemudian,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Selasa.
Adapun edukasi pranikah yang dimaksud yaitu dengan bekerja sama melalui lembaga umat dan desa adat, terutama terhadap masyarakat Hindu di Bali yang kerap melaporkan pernikahan tidak dari jauh hari sehingga belum sempat mendapat edukasi.
“Kalau teman-teman yang Kristen biasanya ada edukasi yang dilakukan pranikah oleh gereja, kalau teman-teman Muslim sebelum ke KUA juga sempat disampaikan edukasi. Tetapi kita di Bali (Hindu) belum memiliki mekanisme itu, seringkali pernikahan sudah berlangsung baru lapor ke Bendesa Adat untuk mohon menyaksikan upacaranya,” ujar Dewa Indra.
Penuntasan stunting dari hulu ini, kata dia, yang menjadi upaya Pemprov Bali sekarang. Untuk itu mereka menempatkan penyuluh penurunan stunting di setiap desa berkoordinasi dengan desa adat.
Untuk mekanismenya, kata dia, ketika masyarakat melaporkan pernikahan maka akan dihubungkan ke penyuluh agar diberikan edukasi, sehingga pemerintah meminta masyarakat sekarang melapor lebih awal.
“Tapi kalau ditanya apakah sudah menjangkau 100 persen dari remaja yang akan menikah, tentu belum. Itu tantangannya, kapan bisa nol persen stunting tergantung kapan bisa menjangkau semua,” katanya.
Dari pantauannya, ada beberapa variabel yang menyebabkan penyakit kekurangan gizi pada anak ini belum hilang total dan edukasi menjadi faktor nomor satu.
Pemprov Bali sendiri telah melakukan berbagai strategi sebelum langkah pencegahan dari hulu ini ditempuh, seperti memberi bantuan sosial hingga angka stunting di penghujung 2023 tersisa empat persen, dengan Karangasem dan Buleleng sebagai kabupaten yang tertinggi kasusnya.
“Sekarang setelah kami mendapat arahan untuk menurunkan prevalensi stunting, maka kami membentuk tim percepatan penurunan stunting, sudah dibentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kemudian tim ini agar bisa bekerja secara efektif, maka dia membangun kerja sama ke desa, desa adat, dan lembaga umat baik Kristen, Islam, Hindu, Budha, Konghucu, semuanya untuk menurunkan prevalensi stunting,” kata Dewa Indra.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Kasih sayang ibu tentukan kualitas generasi masa depan
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024