Kepala Dinsos P3A Bali Luh Ayu Aryani meyakini provinsi tersebut bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem asalkan ada data valid mengenai masyarakat yang harus dibantu.
“Saya optimistis (Bali nol kemiskinan ekstrem), karena potensi juga banyak, dengan cara ngerombo. Sebenarnya yang penting datanya pasti, lokasinya dimana, masih tetap diusahakan datanya betul-betul yang paling penting,” kata dia di Denpasar, Sabtu.
Kepala Dinsos Bali menyebut saat ini masih ada 0,54 persen dari 4,3 juta masyarakat Bali yang tercatat miskin ekstrem, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan selama ini yang sulit adalah tidak adanya data.
Selama ini ketika turun ke lapangan, Dinsos Bali mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga tidak langsung tepat pada sasaran kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, Pj Gubernur Bali telah menunjuk Bappeda Bali untuk mendata di kabupaten/kota berdasarkan nama dan alamat sehingga selanjutnya ketika dinas sosial bertindak akan langsung terfokus pada masyarakat miskin ekstrem.
Luh Ayu mengatakan pada rapat pekan depan, data rinci mengenai miskin ekstrem akan kembali dibahas bersama tim percepatan, sehingga pihaknya bisa langsung mengeksekusi dengan memberi bantuan sosial.
Baca juga: Pj Gubernur Bali bentuk tim untuk hilangkan kemiskinan ekstrem
“Yang jelas pekan depan kita rapat juga terkait ini, berharap sudah ada data yang diberikan, kemudian semua OPD ngerombo untuk menuntaskan semua. Jadi sesuai arahan Presiden, 2024 itu mudah-mudahan bisa nol (kemiskinan ekstrem),” ujarnya.
Pejabat Pemprov Bali ini sendiri mengatakan untuk strategi, ada tiga langkah yang mereka siapkan, yaitu mengurangi pengeluaran dari masyarakat miskin, lalu bagaimana meningkatkan pendapatan seperti melakukan pemberdayaan sesuai kompetensi dan memberi bantuan permodalan, serta terakhir bagaimana mengikis kantong-kantong kemiskinan itu.
Kepada Antara, Luh Ayu juga mengakui bahwa selama ini yang menjadi kesulitan dinas sosial dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan selain persoalan data adalah akses.
“Miskin ekstrem itu pada masyarakat yang banyak di tempat-tempat terpencil. Itu satu dari sisi akses, mereka memang kurang dibanding dengan yang di dekat perkotaan, juga dari sisi transportasi,” sebutnya.
Baca juga: Jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem di Buleleng menurun
Kemudian dari pengetahuan masyarakat dalam menyadari kompetensinya masing-masing juga menjadi kesulitan Pemprov Bali, sehingga harus betul-betul terjun ke masyarakat memberi pelatihan.
Adapun bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin ekstrem diharapkan tidak membuat mereka manja, melainkan dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, seperti menggunakan bantuan untuk modal usaha, atau untuk memenuhi kebutuhan, terutama bagi ibu hamil nantinya tak akan melahirkan anak stunting.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
“Saya optimistis (Bali nol kemiskinan ekstrem), karena potensi juga banyak, dengan cara ngerombo. Sebenarnya yang penting datanya pasti, lokasinya dimana, masih tetap diusahakan datanya betul-betul yang paling penting,” kata dia di Denpasar, Sabtu.
Kepala Dinsos Bali menyebut saat ini masih ada 0,54 persen dari 4,3 juta masyarakat Bali yang tercatat miskin ekstrem, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan selama ini yang sulit adalah tidak adanya data.
Selama ini ketika turun ke lapangan, Dinsos Bali mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga tidak langsung tepat pada sasaran kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, Pj Gubernur Bali telah menunjuk Bappeda Bali untuk mendata di kabupaten/kota berdasarkan nama dan alamat sehingga selanjutnya ketika dinas sosial bertindak akan langsung terfokus pada masyarakat miskin ekstrem.
Luh Ayu mengatakan pada rapat pekan depan, data rinci mengenai miskin ekstrem akan kembali dibahas bersama tim percepatan, sehingga pihaknya bisa langsung mengeksekusi dengan memberi bantuan sosial.
Baca juga: Pj Gubernur Bali bentuk tim untuk hilangkan kemiskinan ekstrem
“Yang jelas pekan depan kita rapat juga terkait ini, berharap sudah ada data yang diberikan, kemudian semua OPD ngerombo untuk menuntaskan semua. Jadi sesuai arahan Presiden, 2024 itu mudah-mudahan bisa nol (kemiskinan ekstrem),” ujarnya.
Pejabat Pemprov Bali ini sendiri mengatakan untuk strategi, ada tiga langkah yang mereka siapkan, yaitu mengurangi pengeluaran dari masyarakat miskin, lalu bagaimana meningkatkan pendapatan seperti melakukan pemberdayaan sesuai kompetensi dan memberi bantuan permodalan, serta terakhir bagaimana mengikis kantong-kantong kemiskinan itu.
Kepada Antara, Luh Ayu juga mengakui bahwa selama ini yang menjadi kesulitan dinas sosial dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan selain persoalan data adalah akses.
“Miskin ekstrem itu pada masyarakat yang banyak di tempat-tempat terpencil. Itu satu dari sisi akses, mereka memang kurang dibanding dengan yang di dekat perkotaan, juga dari sisi transportasi,” sebutnya.
Baca juga: Jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem di Buleleng menurun
Kemudian dari pengetahuan masyarakat dalam menyadari kompetensinya masing-masing juga menjadi kesulitan Pemprov Bali, sehingga harus betul-betul terjun ke masyarakat memberi pelatihan.
Adapun bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin ekstrem diharapkan tidak membuat mereka manja, melainkan dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, seperti menggunakan bantuan untuk modal usaha, atau untuk memenuhi kebutuhan, terutama bagi ibu hamil nantinya tak akan melahirkan anak stunting.*
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023