Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem berisi jajaran OPD untuk menghilangkan angka permasalahan tersebut di Pulau Dewata.
Pembentukan tim ini dilakukan agar koordinasi dan persepsi antara walikota dan bupati se-Bali disatukan, sehingga memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.
"Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing kabupaten/kota se-Bali yang diawasi oleh ketua pelaksana harian di wilayahnya masing-masing,” kata dia di Denpasar, Rabu.
Angka kemiskinan di Bali berdasarkan catatan BPS Bali tahun ini sebesar 4,25 persen menjadi yang terendah secara nasional, dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali menginginkan agar kemiskinan ekstrem dapat dientaskan sehingga persentasenya menjadi 0 persen.
Baca juga: Utusan Presiden kaji daerah miskin di Bali
Untuk itu, Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Mendagri tersebut meminta OPD terkait lebih fokus terutama dalam memberikan bantuan kepada warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” ujar Sang Made.
Berangkat dari arahan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan, Sang Made meminta jajarannya menggunakan data BPS untuk menyalurkan bantuan sosial agar tidak salah sasaran.
"Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nolkan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tuturnya.
Baca juga: Wagub Bali libatkan desa adat turunkan kemiskinan
Menanggapi itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2022 terdapat dua kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem di atas 1 persen, yakni Kabupaten Gianyar dengan 1,65 persen dan Kabupaten Karangasem dengan 1,8 persen.
Menindaklanjuti itu Bappeda meminta pemerintah kabupaten/kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi nyata saat ini tentang jumlah warga yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem, dengan harapan data terbaru itu dapat membantu pemerintah bergerak tepat sasaran.
Beberapa OPD lain seperti Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan juga menyampaikan bahwa Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin, hanya belum secara khusus menyasar kategori miskin ekstrem.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Pembentukan tim ini dilakukan agar koordinasi dan persepsi antara walikota dan bupati se-Bali disatukan, sehingga memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.
"Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing kabupaten/kota se-Bali yang diawasi oleh ketua pelaksana harian di wilayahnya masing-masing,” kata dia di Denpasar, Rabu.
Angka kemiskinan di Bali berdasarkan catatan BPS Bali tahun ini sebesar 4,25 persen menjadi yang terendah secara nasional, dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali menginginkan agar kemiskinan ekstrem dapat dientaskan sehingga persentasenya menjadi 0 persen.
Baca juga: Utusan Presiden kaji daerah miskin di Bali
Untuk itu, Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Mendagri tersebut meminta OPD terkait lebih fokus terutama dalam memberikan bantuan kepada warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” ujar Sang Made.
Berangkat dari arahan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan, Sang Made meminta jajarannya menggunakan data BPS untuk menyalurkan bantuan sosial agar tidak salah sasaran.
"Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nolkan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tuturnya.
Baca juga: Wagub Bali libatkan desa adat turunkan kemiskinan
Menanggapi itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2022 terdapat dua kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem di atas 1 persen, yakni Kabupaten Gianyar dengan 1,65 persen dan Kabupaten Karangasem dengan 1,8 persen.
Menindaklanjuti itu Bappeda meminta pemerintah kabupaten/kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi nyata saat ini tentang jumlah warga yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem, dengan harapan data terbaru itu dapat membantu pemerintah bergerak tepat sasaran.
Beberapa OPD lain seperti Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan juga menyampaikan bahwa Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin, hanya belum secara khusus menyasar kategori miskin ekstrem.*
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023