Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Bali, Gede Suyasa menginstruksikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah itu untuk melakukan pemantauan angka inflasi secara rutin setiap minggu.
"Hal tersebut sebagai upaya menurunkan angka inflasi di daerah," kata Suyasa pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara daring dan luring, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa tingkat inflasi per Juli 2022 mencapai 5,3 persen. Yang ditimbulkan dari kenaikan harga pangan hingga sektor pendidikan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
Suyasa juga memberikan instruksi kepada anggota tim untuk memantau inflasi dan melaporkan perkembangannya setiap minggu. "Jadi harus lebih cepat dan intensif pergerakannya. Setiap minggu TPID harus mengevaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil berikutnya," ungkapnya.
Baca juga: TPID Buleleng antisipasi lonjakan harga jelang Galungan
Mantan Kadisdikpora Buleleng itu juga mengatakan TPID Buleleng juga harus memantau penyebab harga-harga beberapa komoditas seperti daging ayam dan sapi yang masih tinggi dari daerah lain, sehingga dapat dicari jalan keluarnya termasuk yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten.
"Harga daging Ayam dan Sapi masih tinggi di Buleleng, padahal tidak ada hari raya. Ini yang harus dicari penyebabnya. Juga solusi dari perumda terkait apakah harus menyiapkan cold storage untuk stok daging sehingga pasokan lebih besar dari kebutuhan," papar dia.
Selain itu, TPID Buleleng juga diinstruksikan untuk memetakan daerah-daerah produsen pangan yang hasil panennya masih melimpah, agar hasil panen bisa disalurkan ke daerah-daerah yang pasokannya sedikit. Namun permasalahannya, terkadang petani lebih memilih menjual hasil panen ke luar daerah karena harga belinya lebih mahal.
"TPID harus bisa mengintervensi pasar sehingga petani tidak menjual hasil produksi pangan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Sementara di daerah sendiri pasokannya kurang sehingga harga jualnya ke masyarakat lebih mahal," katanya.
Baca juga: Sandiaga : Masyarakat harus waspada ancaman inflasi
Dalam rakornas secara daring-luring itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada tim pengendalian inflasi tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Untuk bersinergi menurunkan angka inflasi seminimal mungkin.
Presiden Jokowi mengatakan situasi yang dihadapi saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati tidak boleh bekerja standar. Mikro dan detail lewat angka dan data juga harus dilihat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Hal tersebut sebagai upaya menurunkan angka inflasi di daerah," kata Suyasa pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara daring dan luring, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa tingkat inflasi per Juli 2022 mencapai 5,3 persen. Yang ditimbulkan dari kenaikan harga pangan hingga sektor pendidikan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
Suyasa juga memberikan instruksi kepada anggota tim untuk memantau inflasi dan melaporkan perkembangannya setiap minggu. "Jadi harus lebih cepat dan intensif pergerakannya. Setiap minggu TPID harus mengevaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil berikutnya," ungkapnya.
Baca juga: TPID Buleleng antisipasi lonjakan harga jelang Galungan
Mantan Kadisdikpora Buleleng itu juga mengatakan TPID Buleleng juga harus memantau penyebab harga-harga beberapa komoditas seperti daging ayam dan sapi yang masih tinggi dari daerah lain, sehingga dapat dicari jalan keluarnya termasuk yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten.
"Harga daging Ayam dan Sapi masih tinggi di Buleleng, padahal tidak ada hari raya. Ini yang harus dicari penyebabnya. Juga solusi dari perumda terkait apakah harus menyiapkan cold storage untuk stok daging sehingga pasokan lebih besar dari kebutuhan," papar dia.
Selain itu, TPID Buleleng juga diinstruksikan untuk memetakan daerah-daerah produsen pangan yang hasil panennya masih melimpah, agar hasil panen bisa disalurkan ke daerah-daerah yang pasokannya sedikit. Namun permasalahannya, terkadang petani lebih memilih menjual hasil panen ke luar daerah karena harga belinya lebih mahal.
"TPID harus bisa mengintervensi pasar sehingga petani tidak menjual hasil produksi pangan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Sementara di daerah sendiri pasokannya kurang sehingga harga jualnya ke masyarakat lebih mahal," katanya.
Baca juga: Sandiaga : Masyarakat harus waspada ancaman inflasi
Dalam rakornas secara daring-luring itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada tim pengendalian inflasi tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Untuk bersinergi menurunkan angka inflasi seminimal mungkin.
Presiden Jokowi mengatakan situasi yang dihadapi saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati tidak boleh bekerja standar. Mikro dan detail lewat angka dan data juga harus dilihat.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022