Jakarta (Antara Bali) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta serikat pekerja/buruh untuk membatalkan aksi demo yang direncanakan digelar Rabu (3/10) karena dinilai dapat membahayakan iklim ekonomi.
"Saya mengimbau tidak usah melakukan aksi yang membahayakan ekonomi kita dan membahayakan para buruh. Semua tuntutan buruh dalam dialog kita selama berkali-kali sudah ada hasilnya," kata Muhaimin di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, berbagai serikat pekerja/buruh dari berbagai kota menyatakan siap menggelar demo sekaligus mogok kerja pada 3 Oktober untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait sistem kerja alih daya (outsourcing), upah murah dan penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang dianggap tidak sesuai.
Muhaimin berharap agar aksi mogok dan demonstrasi besar-besaran itu dapat dibatalkan dan para pekerja/buruh dapat menempuh jalur dialog dengan pengusaha dan pemerintah untuk mencapai kata sepakat.
"Saya terus melakukan pertemuan dengan mereka, baik di rumah pribadi, atau di kantor dan tidak pernah putus pembicaraan itu. Untuk itu, kepada teman-teman seluruh serikat buruh gunakan pembicaraan terbuka, baik menyangkut outsourcing atau upah minimum," katanya.
Menakertrans juga mengatakan bahwa beberapa tuntutan buruh telah diakomodasi pemerintah melalui penerbitan UU No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan pengaturan outsourcing.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Saya mengimbau tidak usah melakukan aksi yang membahayakan ekonomi kita dan membahayakan para buruh. Semua tuntutan buruh dalam dialog kita selama berkali-kali sudah ada hasilnya," kata Muhaimin di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, berbagai serikat pekerja/buruh dari berbagai kota menyatakan siap menggelar demo sekaligus mogok kerja pada 3 Oktober untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait sistem kerja alih daya (outsourcing), upah murah dan penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang dianggap tidak sesuai.
Muhaimin berharap agar aksi mogok dan demonstrasi besar-besaran itu dapat dibatalkan dan para pekerja/buruh dapat menempuh jalur dialog dengan pengusaha dan pemerintah untuk mencapai kata sepakat.
"Saya terus melakukan pertemuan dengan mereka, baik di rumah pribadi, atau di kantor dan tidak pernah putus pembicaraan itu. Untuk itu, kepada teman-teman seluruh serikat buruh gunakan pembicaraan terbuka, baik menyangkut outsourcing atau upah minimum," katanya.
Menakertrans juga mengatakan bahwa beberapa tuntutan buruh telah diakomodasi pemerintah melalui penerbitan UU No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan pengaturan outsourcing.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012