Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengambil kebijakan tidak menaikkan anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas seiring dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi.
"Selama ini kami sudah membahasnya dengan tim anggaran dan pendapatan daerah (TPAD). Kebijakan Gubernur adalah walaupun mobil kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi, anggaran pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jumlahnya tetap," kata Asisten II Pemprov Bali Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ketut Wija, di Denpasar, Selasa.
Dengan tidak adanya perubahan anggaran terhadap kebijakan pelarangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi yang semula dijadwalkan berlaku 1 Agustus 2012, maka ia meminta pada masing-masing SKPD untuk lebih efisien.
"SKPD mulai sekarang harus lebih efisien, irit, dan hati-hati dalam menggunakan kendaraan dengan berbagai teknik. Misalnya dengan menggabungkan beberapa kegiatan dan beberapa orang dalam melakukan perjalanan dinas," ujarnya.
Menurut dia, efisiensi penggunaan anggaran mutlak harus dilakukan karena mau tidak mau harus membeli BBM dalam jumlah yang lebih sedikit dengan harga yang lebih mahal.
"Kami akan evaluasi setahun ini apakah dengan anggaran yang tetap akan menurunkan kinerja? Harapan kami bukan penurunan kinerja, tetapi efisiensi yang sungguh-sungguh dilakukan di tingkat SKPD. Dengan demikian, tujuan dapat berjalan bagus, namun anggaran tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan," kata Wija.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Selama ini kami sudah membahasnya dengan tim anggaran dan pendapatan daerah (TPAD). Kebijakan Gubernur adalah walaupun mobil kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi, anggaran pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jumlahnya tetap," kata Asisten II Pemprov Bali Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ketut Wija, di Denpasar, Selasa.
Dengan tidak adanya perubahan anggaran terhadap kebijakan pelarangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi yang semula dijadwalkan berlaku 1 Agustus 2012, maka ia meminta pada masing-masing SKPD untuk lebih efisien.
"SKPD mulai sekarang harus lebih efisien, irit, dan hati-hati dalam menggunakan kendaraan dengan berbagai teknik. Misalnya dengan menggabungkan beberapa kegiatan dan beberapa orang dalam melakukan perjalanan dinas," ujarnya.
Menurut dia, efisiensi penggunaan anggaran mutlak harus dilakukan karena mau tidak mau harus membeli BBM dalam jumlah yang lebih sedikit dengan harga yang lebih mahal.
"Kami akan evaluasi setahun ini apakah dengan anggaran yang tetap akan menurunkan kinerja? Harapan kami bukan penurunan kinerja, tetapi efisiensi yang sungguh-sungguh dilakukan di tingkat SKPD. Dengan demikian, tujuan dapat berjalan bagus, namun anggaran tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan," kata Wija.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012