Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kabupaten Buleleng meminta adanya koordinasi antarkabupaten di Bali yang lebih diintensifkan, guna mencegah penularan COVID-19 lewat transmisi lokal antarkabupaten yang cukup marak, bahkan 86 kasus positif COVID-19 di Bali pada Jumat (17/7) justru semuanya dari transmisi lokal.
"Di Buleleng, masih ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari transmisi lokal antarkabupaten sehingga perlu adanya koordinasi antara Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lain, khususnya kabupaten yang masuk zona merah," kata Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd., di Singaraja, Sabtu.
Gede Suyasa menjelaskan transmisi lokal antarkabupaten kini menjadi perhatian GTPP COVID-19 Buleleng. Dengan pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru atau AKB (tatanan kehidupan era baru), maka hubungan antarkabupaten lokal Bali, menjadi terbuka dan rentan, katanya.
"Memang, Buleleng serta kabupaten lainnya tidak bisa melakukan proses seleksi di perbatasan. Terkecuali untuk pos sekat di Labuan Lalang karena disana mengantisipasi pelaku perjalanan dari luar provinsi," katanya.
Baca juga: GTPP Buleleng temukan sopir truk Jawa-Bali positif COVID-19
Menurut dia, langkah yang sangat diperlukan saat ini adalah semua pihak melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi, orang-orang yang sering melakukan perjalanan dari daerah "zona merah" masuk ke daerah yang "zona hijau", karena itu perlu koordinasi antarkabupaten di saat AKB dan Buleleng tidak bisa mengambil kebijakan sendiri.
"Gubernur Bali selaku Ketua GTPP Covid-19 Provinsi Bali setiap bulan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh bupati/walikota untuk mengevaluasi dan menerima masukan dari masing-masing kabupaten," kata Gede Suyasa.
"Karena ini antardaerah/kabupaten, tentu kita tidak bisa mengambil kebijakan sepihak. Tapi merupakan kewajiban provinsi mengatur strateginya supaya wilayah yang hijau tidak terpapar lebih banyak, lalu bisa berubah menjadi merah," katanya.
Baca juga: Pemkab Buleleng buat tim pengawasan protokol kesehatan di pasar
Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana minta RSUD Buleleng secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh di tengah tuntutan dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
"Bagaimana agar rumah sakit memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, tentu juga dari segi kebutuhan alat, sarana dan prasarana yang memadai, juga mutakhir, sebagai penunjang yang utama dapat didiskusikan bersama dengan baik," katanya.
Sementara itu, Asisten I Setda Buleleng yang juga sebagai Plt. Direktur RSUD Buleleng, Putu Karuna, menjelaskan ke depan pihaknya akan melaksanakan rapat untuk membahas beberapa masukan yang datang dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang telah diterima.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Di Buleleng, masih ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari transmisi lokal antarkabupaten sehingga perlu adanya koordinasi antara Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lain, khususnya kabupaten yang masuk zona merah," kata Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd., di Singaraja, Sabtu.
Gede Suyasa menjelaskan transmisi lokal antarkabupaten kini menjadi perhatian GTPP COVID-19 Buleleng. Dengan pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru atau AKB (tatanan kehidupan era baru), maka hubungan antarkabupaten lokal Bali, menjadi terbuka dan rentan, katanya.
"Memang, Buleleng serta kabupaten lainnya tidak bisa melakukan proses seleksi di perbatasan. Terkecuali untuk pos sekat di Labuan Lalang karena disana mengantisipasi pelaku perjalanan dari luar provinsi," katanya.
Baca juga: GTPP Buleleng temukan sopir truk Jawa-Bali positif COVID-19
Menurut dia, langkah yang sangat diperlukan saat ini adalah semua pihak melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi, orang-orang yang sering melakukan perjalanan dari daerah "zona merah" masuk ke daerah yang "zona hijau", karena itu perlu koordinasi antarkabupaten di saat AKB dan Buleleng tidak bisa mengambil kebijakan sendiri.
"Gubernur Bali selaku Ketua GTPP Covid-19 Provinsi Bali setiap bulan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh bupati/walikota untuk mengevaluasi dan menerima masukan dari masing-masing kabupaten," kata Gede Suyasa.
"Karena ini antardaerah/kabupaten, tentu kita tidak bisa mengambil kebijakan sepihak. Tapi merupakan kewajiban provinsi mengatur strateginya supaya wilayah yang hijau tidak terpapar lebih banyak, lalu bisa berubah menjadi merah," katanya.
Baca juga: Pemkab Buleleng buat tim pengawasan protokol kesehatan di pasar
Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana minta RSUD Buleleng secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh di tengah tuntutan dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
"Bagaimana agar rumah sakit memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, tentu juga dari segi kebutuhan alat, sarana dan prasarana yang memadai, juga mutakhir, sebagai penunjang yang utama dapat didiskusikan bersama dengan baik," katanya.
Sementara itu, Asisten I Setda Buleleng yang juga sebagai Plt. Direktur RSUD Buleleng, Putu Karuna, menjelaskan ke depan pihaknya akan melaksanakan rapat untuk membahas beberapa masukan yang datang dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang telah diterima.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020