Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, telah menerapkan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis sistem secara daring atau online.
“Inovasi ini kami hadirkan untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit dan tidak transparan,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menjadi pembicara Sosialisasi Standar Pelayanan Publik bagi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus dan Daerah Tujuan Wisata di kawasan Kuta, dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Kamis.
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, akan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau tentunya diikuti dengan penguatan sumber daya manusia yang andal pula.
Ia menjelaskan, berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemkab Badung dalam bidang pelayanan publik juga menjadikan Badung sebagai salah satu pembina terbaik pelayanan publik di Indonesia.
"Dengan adanya 127 layanan online atau daring berbasis teknologi informasi yang kuat dan akurat serta tepat sasaran. Membuat pelayanan publik di Badung pada tahun 2019 meraih angka kepuasan publik terakhir 83,61 persen.
Suiasa menambahkan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.
"Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik juga telah diatur sepenuhnya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat tentu dengan cepat serta tepat sasaran," jelasnya.
Baca juga: Pemkab Blora pelajari pelayanan publik Pemkab Badung
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, inovasi dan terobosan-terobosan untuk memberikan pelayanan publik saat ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan berbagi informasi dengan Pemkab Badung itu diharapkan dapat menjadi ajang saling berbagi kiat-kiat dan terobosan pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi, tidak saja terkait pelayanan publik namun juga di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kependudukan untuk dapat menjadi motivasi bersama.
"Kami berharap dengan berbagi ini dapat memberikan dan menambah apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing daerah sesuai dengan inovasi yang dikembangkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Program pelayanan "Badung Aku Sapa" menyasar rumah warga
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
“Inovasi ini kami hadirkan untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit dan tidak transparan,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menjadi pembicara Sosialisasi Standar Pelayanan Publik bagi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus dan Daerah Tujuan Wisata di kawasan Kuta, dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Kamis.
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, akan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau tentunya diikuti dengan penguatan sumber daya manusia yang andal pula.
Ia menjelaskan, berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemkab Badung dalam bidang pelayanan publik juga menjadikan Badung sebagai salah satu pembina terbaik pelayanan publik di Indonesia.
"Dengan adanya 127 layanan online atau daring berbasis teknologi informasi yang kuat dan akurat serta tepat sasaran. Membuat pelayanan publik di Badung pada tahun 2019 meraih angka kepuasan publik terakhir 83,61 persen.
Suiasa menambahkan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.
"Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik juga telah diatur sepenuhnya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat tentu dengan cepat serta tepat sasaran," jelasnya.
Baca juga: Pemkab Blora pelajari pelayanan publik Pemkab Badung
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, inovasi dan terobosan-terobosan untuk memberikan pelayanan publik saat ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan berbagi informasi dengan Pemkab Badung itu diharapkan dapat menjadi ajang saling berbagi kiat-kiat dan terobosan pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi, tidak saja terkait pelayanan publik namun juga di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kependudukan untuk dapat menjadi motivasi bersama.
"Kami berharap dengan berbagi ini dapat memberikan dan menambah apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing daerah sesuai dengan inovasi yang dikembangkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Program pelayanan "Badung Aku Sapa" menyasar rumah warga
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020