Pegawai atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali diminta untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana agar mendorong dan mendukung pembangunan.
"Saya mengajak dan mengimbau bapak ibu pegawai Pemkab, untuk menggunakan media sosial secara bijaksana dan cerdas. Gunakan media sosial untuk kemajuan dan perubahan, membangun branding serta citra positif pemerintah daerah," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat memimpin apel rutin, di Negara, Senin.
Ia mengatakan, sinergi seluruh pegawai sangat dibutuhkan dalam menjaga citra pemerintah di era digital saat ini, karena citra institusi tidak terlepas dari citra personal di tempat bekerja.
Oleh karena itu, katanya, menjaga citra pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pimpinan tertinggi sampai staf terbawah.
Baca juga: Pameran kerajinan Jembrana catat transaksi Rp1 miliar
Ia menyebut, teknologi informasi di era digital sekarang ini seperti pisau bermata dua, yang apabila digunakan dengan tepat akan berdampak positif, namun apabila salah menggunakannya akan berakibat fatal, termasuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap personal maupun institusi.
Menurutnya, dukungan dari ASN bisa dilakukan dengan menjadi pribadi bijaksana dalam berinteraksi di media sosial dengan cara tidak memposting hal-hal yang merugikan institusi, memposting saat galau atau emosi dan membagikan informasi yang belum jelas atau salah.
“Terlebih lagi kegiatan yang tidak tepat itu diposting saat jam kantor berlangsung dengan masih menggunakan seragam pegawai. Penilaian masyarakat pasti akan berbeda," katanya.
Hal-hal seperti itu disebutnya lebih banyak negatif daripada manfaat positif yang bisa diambil, apalagi jejak digital seseorang di media sosial sangat mudah terpantau.
iberbagai perusahaaan, katanya, mulai merekrut karyawan dengan melihat akun media sosial sebagai seleksi awal dengan tujuan mengetahui karakter calon karyawannya.
“Jadi mulailah dari sekarang menggunakan media sosial dengan bijaksana. Kalaupun ada yang sudah terlanjur, segera hapus dan hentikan. Lebih baik dukung pemerintah daerah dengan mensosialisasikan program dan kebijakan melalui media soaial masing-masing. Itu lebih bermanfaat," katanya.
Baca juga: BI dukung retribusi pasar dengan sistem elekronik di Jembrana
Diakhir pengarahannya, ia mengatakan, pentingnya strategi branding pemerintah di era digital, karena branding tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar saja, namun lingkup pemerintah juga harus memahaminya.
Menurutnya, strategi branding yang tepat akan membentuk citra yang baik, sekaligus memposisikan diri agar dikenal masyarakat .
“Kita sudah punya beberapa saluran media komunikasi digital yang harus dimanfaatkan. Ada website pemerintah, videotron, sosial media resmi , tinggal dimaksimalkan. Ujungnya nanti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Saya mengajak dan mengimbau bapak ibu pegawai Pemkab, untuk menggunakan media sosial secara bijaksana dan cerdas. Gunakan media sosial untuk kemajuan dan perubahan, membangun branding serta citra positif pemerintah daerah," kata Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat memimpin apel rutin, di Negara, Senin.
Ia mengatakan, sinergi seluruh pegawai sangat dibutuhkan dalam menjaga citra pemerintah di era digital saat ini, karena citra institusi tidak terlepas dari citra personal di tempat bekerja.
Oleh karena itu, katanya, menjaga citra pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pimpinan tertinggi sampai staf terbawah.
Baca juga: Pameran kerajinan Jembrana catat transaksi Rp1 miliar
Ia menyebut, teknologi informasi di era digital sekarang ini seperti pisau bermata dua, yang apabila digunakan dengan tepat akan berdampak positif, namun apabila salah menggunakannya akan berakibat fatal, termasuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap personal maupun institusi.
Menurutnya, dukungan dari ASN bisa dilakukan dengan menjadi pribadi bijaksana dalam berinteraksi di media sosial dengan cara tidak memposting hal-hal yang merugikan institusi, memposting saat galau atau emosi dan membagikan informasi yang belum jelas atau salah.
“Terlebih lagi kegiatan yang tidak tepat itu diposting saat jam kantor berlangsung dengan masih menggunakan seragam pegawai. Penilaian masyarakat pasti akan berbeda," katanya.
Hal-hal seperti itu disebutnya lebih banyak negatif daripada manfaat positif yang bisa diambil, apalagi jejak digital seseorang di media sosial sangat mudah terpantau.
iberbagai perusahaaan, katanya, mulai merekrut karyawan dengan melihat akun media sosial sebagai seleksi awal dengan tujuan mengetahui karakter calon karyawannya.
“Jadi mulailah dari sekarang menggunakan media sosial dengan bijaksana. Kalaupun ada yang sudah terlanjur, segera hapus dan hentikan. Lebih baik dukung pemerintah daerah dengan mensosialisasikan program dan kebijakan melalui media soaial masing-masing. Itu lebih bermanfaat," katanya.
Baca juga: BI dukung retribusi pasar dengan sistem elekronik di Jembrana
Diakhir pengarahannya, ia mengatakan, pentingnya strategi branding pemerintah di era digital, karena branding tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar saja, namun lingkup pemerintah juga harus memahaminya.
Menurutnya, strategi branding yang tepat akan membentuk citra yang baik, sekaligus memposisikan diri agar dikenal masyarakat .
“Kita sudah punya beberapa saluran media komunikasi digital yang harus dimanfaatkan. Ada website pemerintah, videotron, sosial media resmi , tinggal dimaksimalkan. Ujungnya nanti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya.***3***
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019