Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali akan membuka bank sampah di setiap dusun, dengan memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masing-masing kepala dusun.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, yang menyertai kunjungan kerja seluruh kepala dusun dari kabupaten tersebut ke Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.
"Untuk pengelolaan sampah kami melakukan studi banding ke Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah disini luar biasa, tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi," katanya.
Ia mengatakan, desa tersebut bisa mendapatkan manfaat dan nilai ekonomi karena tidak hanya melakukan pemilahan, tapi hingga pengolahan sehingga sampah memiliki nilai jual tinggi baik yang organik maupun non organik.
Menurutnya, sampai saat ini di desa yang sudah menerapkan bank sampah seperti Desa Baluk, Kecamatan Negara masih sebatas memilah, belum melakukan pengolahan seperti di Desa Panggungharjo.
"Karena itu kedepan, sampah yang masuk ke bank sampah harus diolah lagi seperti sistem daur ulang. Jangan dijual langsung karena nilai ekonominya kecil," katanya.
Untuk daur ulang sampah, ia mengatakan, bisa dilakukan setiap dusun dengan bantuan anggaran dari desa sebelum bank sampah bisa mandiri.
"Tentu dibutuhkan biaya untuk membuat daur ulang sampah. Biaya atau modal itu bisa dari dana desa, bahkan harus menjadi prioritas program desa," katanya.
Ia mengungkapkan, untuk menopang pengelolaan sampah, Pemkab Jembrana akan membuat regulasi atau aturan bahkan petunjuk teknis, yang mewajibkan setiap desa untuk menganggarkan pengelolaan sampah.
"Selain itu harus ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan menempatkan sampah sesuai jenisnya. Persoalan sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah kabupaten atau desa, tapi kewajiban bersama termasuk masyarakat," katanya.
Dalam kunjungan ke Desa Panggungharjo, Selasa (26/2) lalu, rombongan Kabupaten Jembrana yang dipimpin Kembang diterima Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Bantul Sri Edi Astuti dan Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Hanggoro Hadi.
Saat memberikan pemaparan, Wahyudi mengatakan, untuk pengelolaan sampah di desanya dilakukan Badan Usaha Milik Desa yang mampu mendapatkan pemasukan hingga puluhan juga rupiah setiap bulan.
Menurutnya, setiap hari sampah yang harus dikelola mencapai enam truk berasal dari 32 bank sampah yang ada di desa tersebut. "Idealnya di desa kami harus ada 90 bank sampah. Saat ini program ini terus kami kembangkan, agar mencapai level yang ideal tersebut," katanya.
Ia mengakui, saat awal-awal menjalankan program pengelolaan sampah banyak kendala dan tantangan yang harus pihaknya hadapi, yang berasal dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.
Ia mencontohkan, pusat pengelolaan sampah yang ada saat ini, dulunya adalah lahan kosong yang digunakan masyarakat untuk membuang sampah dengan kondisi yang kumuh serta sulit untuk menghentikannya.
Karena sudah berkali-kali dibersihkan, termasuk dengan alat berat lahan itu masih saja digunakan untuk membuang sampah, katanya, pihak desa kemudian memutuskan sekaligus menjadikan lahan tersebut sebagai tempat pembuangan sampah.
Keputusan desa ini, katanya, sempat ditentang oleh sejumlah masyarakat yang keberatan ada tempat pembuangan sampah di desanya karena khawatir dampak yang ditimbulkan.
"Saat mereka menyampaikan keberatan itu, saya balik bertanya sampah siapa yang ada di lahan itu, yang mereka akui sebagai sampah mereka. Daripada sampah disana tidak dikelola dengan baik yang akan menimbulkan dampak negatif, saya sampaikan lebih baik lokasi itu dijadikan tempat pengelolaan sampah," katanya.
Menurutnya, sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya akan mengganggu kesehatan, tapi juga akan memicu penyakit sosial seperti saling tuduh terhadap sesama tetangga soal sampah yang dibuang sembarangan.
Selain ke Desa Panggungharjo, rombongan kepala dusun Kabupaten Jembrana yang berjumlah 256 orang ini juga melakukan kunjungan ke Desa Bejiharjo, Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, yang menyertai kunjungan kerja seluruh kepala dusun dari kabupaten tersebut ke Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.
"Untuk pengelolaan sampah kami melakukan studi banding ke Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah disini luar biasa, tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi," katanya.
Ia mengatakan, desa tersebut bisa mendapatkan manfaat dan nilai ekonomi karena tidak hanya melakukan pemilahan, tapi hingga pengolahan sehingga sampah memiliki nilai jual tinggi baik yang organik maupun non organik.
Menurutnya, sampai saat ini di desa yang sudah menerapkan bank sampah seperti Desa Baluk, Kecamatan Negara masih sebatas memilah, belum melakukan pengolahan seperti di Desa Panggungharjo.
"Karena itu kedepan, sampah yang masuk ke bank sampah harus diolah lagi seperti sistem daur ulang. Jangan dijual langsung karena nilai ekonominya kecil," katanya.
Untuk daur ulang sampah, ia mengatakan, bisa dilakukan setiap dusun dengan bantuan anggaran dari desa sebelum bank sampah bisa mandiri.
"Tentu dibutuhkan biaya untuk membuat daur ulang sampah. Biaya atau modal itu bisa dari dana desa, bahkan harus menjadi prioritas program desa," katanya.
Ia mengungkapkan, untuk menopang pengelolaan sampah, Pemkab Jembrana akan membuat regulasi atau aturan bahkan petunjuk teknis, yang mewajibkan setiap desa untuk menganggarkan pengelolaan sampah.
"Selain itu harus ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan menempatkan sampah sesuai jenisnya. Persoalan sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah kabupaten atau desa, tapi kewajiban bersama termasuk masyarakat," katanya.
Dalam kunjungan ke Desa Panggungharjo, Selasa (26/2) lalu, rombongan Kabupaten Jembrana yang dipimpin Kembang diterima Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Bantul Sri Edi Astuti dan Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Hanggoro Hadi.
Saat memberikan pemaparan, Wahyudi mengatakan, untuk pengelolaan sampah di desanya dilakukan Badan Usaha Milik Desa yang mampu mendapatkan pemasukan hingga puluhan juga rupiah setiap bulan.
Menurutnya, setiap hari sampah yang harus dikelola mencapai enam truk berasal dari 32 bank sampah yang ada di desa tersebut. "Idealnya di desa kami harus ada 90 bank sampah. Saat ini program ini terus kami kembangkan, agar mencapai level yang ideal tersebut," katanya.
Ia mengakui, saat awal-awal menjalankan program pengelolaan sampah banyak kendala dan tantangan yang harus pihaknya hadapi, yang berasal dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.
Ia mencontohkan, pusat pengelolaan sampah yang ada saat ini, dulunya adalah lahan kosong yang digunakan masyarakat untuk membuang sampah dengan kondisi yang kumuh serta sulit untuk menghentikannya.
Karena sudah berkali-kali dibersihkan, termasuk dengan alat berat lahan itu masih saja digunakan untuk membuang sampah, katanya, pihak desa kemudian memutuskan sekaligus menjadikan lahan tersebut sebagai tempat pembuangan sampah.
Keputusan desa ini, katanya, sempat ditentang oleh sejumlah masyarakat yang keberatan ada tempat pembuangan sampah di desanya karena khawatir dampak yang ditimbulkan.
"Saat mereka menyampaikan keberatan itu, saya balik bertanya sampah siapa yang ada di lahan itu, yang mereka akui sebagai sampah mereka. Daripada sampah disana tidak dikelola dengan baik yang akan menimbulkan dampak negatif, saya sampaikan lebih baik lokasi itu dijadikan tempat pengelolaan sampah," katanya.
Menurutnya, sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya akan mengganggu kesehatan, tapi juga akan memicu penyakit sosial seperti saling tuduh terhadap sesama tetangga soal sampah yang dibuang sembarangan.
Selain ke Desa Panggungharjo, rombongan kepala dusun Kabupaten Jembrana yang berjumlah 256 orang ini juga melakukan kunjungan ke Desa Bejiharjo, Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019