Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, terkait anggaran beasiswa miskin yang bersekolah di SMK swasta.
"Saya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bali terkait penganggaran beasiswa miskin bagi siswa yang bersekolah di SMK swasta," kata Parta, seusai bertatap muka dengan Ikatan Kepala SMK Swasta, di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan APBD pada Anggaran Induk tahun 2019 memang tidak tercantum untuk pagi beasiswa miskin yang mencapai Rp8 miliar tersebut.
"Oleh karena itu, saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar pada APBD perubahan yang akan datang bisa dirancang untuk beasiswa miskin bagi siswa SMK swasta di seluruh Bali," ucap politikus PDIP.
Menurut dia, persoalan pendidikan menjadi skala prioritas dalam memajukan kehidupan bangsa. Karena itu pihaknya mendukung program pemerintah guna mencerdaskan anak bangsa dalam dunia pendidikan.
"Ke depan saya berharap anak-anak siswa miskin semuanya mendapatkan beasiswa. Tidak ada pilih kasih antara sekolah di negeri dan swasta," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Ikatan Kepala SMK Swasta Kabupaten Buleleng Widi Astawan berharap kepada anggota DPRD Bali dapat memfasilitasi dan mengganggarkan anak didik SMK swasta mendapatkan beasiswa miskin.
"Kami berharap anak-anak miskin yang bersekolah di SMK swasta mendapatkan keadilan dalam mengenyam pendidikan. Semua siswa pasti berharap mendapatkan sekolah negeri. Namun karena mereka (siswa) tidak mencukupi nilai diterima di sekolah negeri, makanya sekolah di swasta. Padahal dari finansial mereka berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bali terkait penganggaran beasiswa miskin bagi siswa yang bersekolah di SMK swasta," kata Parta, seusai bertatap muka dengan Ikatan Kepala SMK Swasta, di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan APBD pada Anggaran Induk tahun 2019 memang tidak tercantum untuk pagi beasiswa miskin yang mencapai Rp8 miliar tersebut.
"Oleh karena itu, saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar pada APBD perubahan yang akan datang bisa dirancang untuk beasiswa miskin bagi siswa SMK swasta di seluruh Bali," ucap politikus PDIP.
Menurut dia, persoalan pendidikan menjadi skala prioritas dalam memajukan kehidupan bangsa. Karena itu pihaknya mendukung program pemerintah guna mencerdaskan anak bangsa dalam dunia pendidikan.
"Ke depan saya berharap anak-anak siswa miskin semuanya mendapatkan beasiswa. Tidak ada pilih kasih antara sekolah di negeri dan swasta," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Ikatan Kepala SMK Swasta Kabupaten Buleleng Widi Astawan berharap kepada anggota DPRD Bali dapat memfasilitasi dan mengganggarkan anak didik SMK swasta mendapatkan beasiswa miskin.
"Kami berharap anak-anak miskin yang bersekolah di SMK swasta mendapatkan keadilan dalam mengenyam pendidikan. Semua siswa pasti berharap mendapatkan sekolah negeri. Namun karena mereka (siswa) tidak mencukupi nilai diterima di sekolah negeri, makanya sekolah di swasta. Padahal dari finansial mereka berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin," ujarnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018