![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/132949/pemprov-bali-perjuangkan-bagi-hasil-pariwisata&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/10/DSC_5563.jpg&description=Pemprov Bali perjuangkan "bagi hasil" pariwisata){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Pemerintah Provinsi Bali akan memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pariwisata karena selama ini kontribusi sektor pariwisata berupa Pajak Hotel dan Restoran menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
"Pemprov Bali praktis tidak memperoleh pemasukan dari sektor pariwisata," kata Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menerima Rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Denpasar, Sabtu.
Wagub Cok Ace mengemukakan, saat ini Bali memiliki 130 ribu kamar hotel dan sebanyak 80 persen atau sekitar 98 ribu kamar berada di wilayah Kabupaten Badung. Hal itulah yang menurutnya menjadi salah satu pemicu kesenjangan pembangunan antarwilayah di Bali.
Mengatasi persoalan itu, lanjut dia, selama ini Badung telah menyisihkan dana PHR yang diperoleh untuk dibagikan kepada kabupaten lain kecuali Gianyar dan Kota Denpasar..
"Namun demikian, Pemprov Bali tetap berkepentingan dengan dana bagi hasil dari sektor pariwisata yang nantinya akan dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur antarwilayah serta peningkatan kualitas destinasi," ucapnya.
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan saat ini Gubernur Bali Wayan Koster tengah mematangkan regulasi agar Pemprov Bali bisa kecipratan dana dari sektor pariwisata.
"Sedang kami godok dan koordinasikan dengan pusat terkait payung hukumnya. Mengenai mekanismenya, apa nanti kita kerjasama dengan pihak bandara, itu juga masih dibahas," ucapnya.
Menurut Dewa Indra, orientasi Pemprov Bali bukan semata-mata memperoleh dana, namun untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kesinambungan pembangunan pariwisata dan budaya karena saat ini masih banyak yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan infrastruktur penunjang kepariwisataan.
Selain itu, dia juga menyinggung perjuangan memperoleh bagi hasil "airport tax" dari pihak pengelola Bandara Ngurah Rai yang hingga kini belum membuahkan hasil.
Terkait dengan harapan itu, Wagub Cok Ace sangat berharap Banggar DPR RI dapat membantu perjuangan Bali karena daerah setempat menargetkan rampungnya sejumlah proyek infrasruktur diantaranya shortcut pada jalur Bedugul-Singaraja. Rampungnya shortcut itu diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh Denpasar-Singaraja.
Selain perjuangan dana bagi hasil sektor pariwisata, dalam pertemuan itu juga mengemuka tentang dana desa yang di Bali telah dimanfaatkan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin berjanji akan membantu perjuangan Pemprov Bali. Ia yakin, di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, koordinasi dengan pusat akan berjalan lebih intensif.
Berbagai masukan yang diperoleh dari tatap muka tersebut akan digunakan dalam pembahasan alokasi anggaran khususnya untuk bidang pendidikan dan pariwisata. Kujungan rombongan Banggar DPR RI diakhiri dengan tukar menukar cendera mata. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Pemprov Bali praktis tidak memperoleh pemasukan dari sektor pariwisata," kata Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menerima Rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Denpasar, Sabtu.
Wagub Cok Ace mengemukakan, saat ini Bali memiliki 130 ribu kamar hotel dan sebanyak 80 persen atau sekitar 98 ribu kamar berada di wilayah Kabupaten Badung. Hal itulah yang menurutnya menjadi salah satu pemicu kesenjangan pembangunan antarwilayah di Bali.
Mengatasi persoalan itu, lanjut dia, selama ini Badung telah menyisihkan dana PHR yang diperoleh untuk dibagikan kepada kabupaten lain kecuali Gianyar dan Kota Denpasar..
"Namun demikian, Pemprov Bali tetap berkepentingan dengan dana bagi hasil dari sektor pariwisata yang nantinya akan dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur antarwilayah serta peningkatan kualitas destinasi," ucapnya.
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan saat ini Gubernur Bali Wayan Koster tengah mematangkan regulasi agar Pemprov Bali bisa kecipratan dana dari sektor pariwisata.
"Sedang kami godok dan koordinasikan dengan pusat terkait payung hukumnya. Mengenai mekanismenya, apa nanti kita kerjasama dengan pihak bandara, itu juga masih dibahas," ucapnya.
Menurut Dewa Indra, orientasi Pemprov Bali bukan semata-mata memperoleh dana, namun untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kesinambungan pembangunan pariwisata dan budaya karena saat ini masih banyak yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan infrastruktur penunjang kepariwisataan.
Selain itu, dia juga menyinggung perjuangan memperoleh bagi hasil "airport tax" dari pihak pengelola Bandara Ngurah Rai yang hingga kini belum membuahkan hasil.
Terkait dengan harapan itu, Wagub Cok Ace sangat berharap Banggar DPR RI dapat membantu perjuangan Bali karena daerah setempat menargetkan rampungnya sejumlah proyek infrasruktur diantaranya shortcut pada jalur Bedugul-Singaraja. Rampungnya shortcut itu diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh Denpasar-Singaraja.
Selain perjuangan dana bagi hasil sektor pariwisata, dalam pertemuan itu juga mengemuka tentang dana desa yang di Bali telah dimanfaatkan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin berjanji akan membantu perjuangan Pemprov Bali. Ia yakin, di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, koordinasi dengan pusat akan berjalan lebih intensif.
Berbagai masukan yang diperoleh dari tatap muka tersebut akan digunakan dalam pembahasan alokasi anggaran khususnya untuk bidang pendidikan dan pariwisata. Kujungan rombongan Banggar DPR RI diakhiri dengan tukar menukar cendera mata. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018