Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengharapkan Komisi IX DPR RI dapat membantu mempercepat pencairan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk provinsi setempat.
"Itu yang kami dapat seharusnya Rp500 miliar lebih, jadi saya minta para anggota Dewan yang terhormat bisa membantu mempercepat pencairan dana tersebut," kata Sudikerta saat menerima kunjungan Panitia Kerja DAK Kesehatan Komisi IX DPR, di Denpasar, Jumat.
Menurut Sudikerta, Pemprov Bali pada 2016 memperoleh DAK Bidang kesehatan sebesar Rp223 miliar lebih, dari yang seharusnya Rp500 miliar lebih.
Dia berpandangan, keterlambatan pencairan DAK tersebut bisa dikarenakan oleh keterlambatan turunnya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang turun setelah pengesahan APBD.
Orang nomor dua di Bali itu mengemukakan peruntukan DAK Kesehatan selama ini adalah untuk mendanai kegiatan pembangunan puskesmas, pembelian obat-obatan dan perbekalan kesehatan, BOK, Jampersal, akreditasi puskesmas dan rumah sakit untuk Provinsi Bali beserta pemerintah sembilan kabupaten/kota.
"Sedangkan untuk capaian realisasi fisik pemerintah sendiri dalam penggunaan dana tersebut sebesar 100 persen dan keuangan 90,91 persen dan capaian realisasi kabupaten/kota untuk fisik sebesar 88,30 persen dan realisasi keuangan sebesar 81,91 persen," ucapnya.
Adapun beberapa kendala yang mencuat dalam rapat tersebut adalah masalah pencairan DAK. Hingga saat ini, pencairan DAK harus melalui empat termin dalam satu tahun anggaran. Aturan itu dianggap kurang sesuai dalam proses pencairan alat kesehatan.
"Harga satu alat kesehatan lumayan mahal, untuk sekali pembelian bisa menghabiskan DAK pusat dalam setahun, jadi cukup susah untuk membagi dalam empat termin," ujarnya.
Selain itu, Komisi IX DPR juga diminta untuk memfasilitasi aturan-aturan terkait dengan pendirian RS baru.
Adapun peruntukan DAK yang diperjuangkan Pemprov Bali saat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Bali berupa alat kesehatan pada RS Bali Mandara, pembangunan gedung pada RS Jiwa Provinsi Bali, termasuk alat kesehatan pada RSUD Bangli yang sudah masuk e-planning Bappenas tahun 2017 untuk tahun anggaran 2018.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi IX Syamsul Bachri mengatakan tujuan dari kunjungan kerja DPR kali ini adalah untuk memastikan penyaluran DAK sudah tepat sasaran sekaligus mensurvei permasalahan di lapangan.
Masalah penundaan pencairan DAK kesehatan, menurut dia, tidak hanya terjadi di Bali namun hampir semua provinsi beserta di Kementrian Kesehatan. Hal itu dikarenakan selain keterlambatan juknas dan juknis, juga karena ketidaktersediaan dana.
Mengenai saran Pemprov Bali untuk mengubah lamanya termin pencairan DAK Syamsul Bachri akan berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk mempermudah pembelian alat penunjang kesehatan, karena tidak bisa disamakan dengan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, dia juga mengajak agar masyarakat ikut mengawasi penyaluran DAK tersebut agar tepat sasaran. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Itu yang kami dapat seharusnya Rp500 miliar lebih, jadi saya minta para anggota Dewan yang terhormat bisa membantu mempercepat pencairan dana tersebut," kata Sudikerta saat menerima kunjungan Panitia Kerja DAK Kesehatan Komisi IX DPR, di Denpasar, Jumat.
Menurut Sudikerta, Pemprov Bali pada 2016 memperoleh DAK Bidang kesehatan sebesar Rp223 miliar lebih, dari yang seharusnya Rp500 miliar lebih.
Dia berpandangan, keterlambatan pencairan DAK tersebut bisa dikarenakan oleh keterlambatan turunnya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang turun setelah pengesahan APBD.
Orang nomor dua di Bali itu mengemukakan peruntukan DAK Kesehatan selama ini adalah untuk mendanai kegiatan pembangunan puskesmas, pembelian obat-obatan dan perbekalan kesehatan, BOK, Jampersal, akreditasi puskesmas dan rumah sakit untuk Provinsi Bali beserta pemerintah sembilan kabupaten/kota.
"Sedangkan untuk capaian realisasi fisik pemerintah sendiri dalam penggunaan dana tersebut sebesar 100 persen dan keuangan 90,91 persen dan capaian realisasi kabupaten/kota untuk fisik sebesar 88,30 persen dan realisasi keuangan sebesar 81,91 persen," ucapnya.
Adapun beberapa kendala yang mencuat dalam rapat tersebut adalah masalah pencairan DAK. Hingga saat ini, pencairan DAK harus melalui empat termin dalam satu tahun anggaran. Aturan itu dianggap kurang sesuai dalam proses pencairan alat kesehatan.
"Harga satu alat kesehatan lumayan mahal, untuk sekali pembelian bisa menghabiskan DAK pusat dalam setahun, jadi cukup susah untuk membagi dalam empat termin," ujarnya.
Selain itu, Komisi IX DPR juga diminta untuk memfasilitasi aturan-aturan terkait dengan pendirian RS baru.
Adapun peruntukan DAK yang diperjuangkan Pemprov Bali saat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Bali berupa alat kesehatan pada RS Bali Mandara, pembangunan gedung pada RS Jiwa Provinsi Bali, termasuk alat kesehatan pada RSUD Bangli yang sudah masuk e-planning Bappenas tahun 2017 untuk tahun anggaran 2018.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi IX Syamsul Bachri mengatakan tujuan dari kunjungan kerja DPR kali ini adalah untuk memastikan penyaluran DAK sudah tepat sasaran sekaligus mensurvei permasalahan di lapangan.
Masalah penundaan pencairan DAK kesehatan, menurut dia, tidak hanya terjadi di Bali namun hampir semua provinsi beserta di Kementrian Kesehatan. Hal itu dikarenakan selain keterlambatan juknas dan juknis, juga karena ketidaktersediaan dana.
Mengenai saran Pemprov Bali untuk mengubah lamanya termin pencairan DAK Syamsul Bachri akan berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk mempermudah pembelian alat penunjang kesehatan, karena tidak bisa disamakan dengan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, dia juga mengajak agar masyarakat ikut mengawasi penyaluran DAK tersebut agar tepat sasaran. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017