Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengharapkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memaksimalkan
efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk pengadaan tanah guna membangun infrastruktur.
"Saya harap BLU LMAN tidak hanya akuntabel dan bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang dibelanjakan, tapi ambisi belanja tinggi ini juga punya efektivitas dan efisiensi maksimal," katanya pada acara peluncuran Skema Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur sangat penting dan LMAN telah diberi mandat untuk tugas tersebut dengan memanfaatkan dana penyertaan sesuai tata kelola berlaku.
Ia meminta lembaga itu memanfaatkan dana dengan baik supaya pemanfaatan biaya bisa tepat sasaran dan target pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu.
"Hindari penyakit korupsi dan inefisiensi, karena ini pertanggungjawaban berat. Kami kumpulkan uang dari pembayar pajak dan setiap rupiah dialokasikan kembali ke rakyat, bukan ke pengurus dalam bentuk korupsi," katanya.
Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Dari kebutuhan infrastruktur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun, hanya sebesar 41 persen yang dapat dipenuhi dari APBN/APBD, sisanya sebanyak 22 persen dari Badan Usaha Milik Negara dan 36,5 persen dari swasta.
Pemerintah fokus menyiapkan pembiayaan pengadaan lahan melalui LMAN, karena penyiapan tanah tersebut, selain menarik minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, juga menjadi investasi pemerintah.
"Belanja untuk pengadaan tanah adalah belanja modal yang sifatnya investasi. Pemerintah putuskan mengalokasikan sebagian belanja infrastruktur untuk tanah sebagai bentuk penanaman modal," kata Sri Mulyani.
Pemberian dana penyertaan modal kepada LMAN untuk pengadaan tanah pada tahun anggaran berlaku, menurut dia, akan membuat neraca pemerintah lebih sehat dan akuntabel.
Nota Kesepahaman
Pada acara peluncuran tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 23 perusahaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Penandatanganan Nota Kesepahaman ditujukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, penandatanganan Nota Kesepahaman juga dimaksudkan untuk mengembalikan pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2016 atas dana yang dibayarkan oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol beserta amandemen.
LMAN menggunakan skema pembayaran langsung dan skema pembayaran tidak langsung dalam melakukan pengadaan tanah.
Dalam skema langsung, LMAN menyalurkan pendanaan pengadaan tanah kepada pihak penerima ganti rugi.
Sementara skema tidak langsung, LMAN memberikan dukungan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui pembiayaan investasi senilai Rp16 triliun di APBN-P 2016 serta Rp20 triliun di APBN 2017.
Berikut perusahaan BUJT yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman hari ini:
(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Saya harap BLU LMAN tidak hanya akuntabel dan bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang dibelanjakan, tapi ambisi belanja tinggi ini juga punya efektivitas dan efisiensi maksimal," katanya pada acara peluncuran Skema Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur sangat penting dan LMAN telah diberi mandat untuk tugas tersebut dengan memanfaatkan dana penyertaan sesuai tata kelola berlaku.
Ia meminta lembaga itu memanfaatkan dana dengan baik supaya pemanfaatan biaya bisa tepat sasaran dan target pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu.
"Hindari penyakit korupsi dan inefisiensi, karena ini pertanggungjawaban berat. Kami kumpulkan uang dari pembayar pajak dan setiap rupiah dialokasikan kembali ke rakyat, bukan ke pengurus dalam bentuk korupsi," katanya.
Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Dari kebutuhan infrastruktur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun, hanya sebesar 41 persen yang dapat dipenuhi dari APBN/APBD, sisanya sebanyak 22 persen dari Badan Usaha Milik Negara dan 36,5 persen dari swasta.
Pemerintah fokus menyiapkan pembiayaan pengadaan lahan melalui LMAN, karena penyiapan tanah tersebut, selain menarik minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, juga menjadi investasi pemerintah.
"Belanja untuk pengadaan tanah adalah belanja modal yang sifatnya investasi. Pemerintah putuskan mengalokasikan sebagian belanja infrastruktur untuk tanah sebagai bentuk penanaman modal," kata Sri Mulyani.
Pemberian dana penyertaan modal kepada LMAN untuk pengadaan tanah pada tahun anggaran berlaku, menurut dia, akan membuat neraca pemerintah lebih sehat dan akuntabel.
Nota Kesepahaman
Pada acara peluncuran tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 23 perusahaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Penandatanganan Nota Kesepahaman ditujukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, penandatanganan Nota Kesepahaman juga dimaksudkan untuk mengembalikan pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2016 atas dana yang dibayarkan oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol beserta amandemen.
LMAN menggunakan skema pembayaran langsung dan skema pembayaran tidak langsung dalam melakukan pengadaan tanah.
Dalam skema langsung, LMAN menyalurkan pendanaan pengadaan tanah kepada pihak penerima ganti rugi.
Sementara skema tidak langsung, LMAN memberikan dukungan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui pembiayaan investasi senilai Rp16 triliun di APBN-P 2016 serta Rp20 triliun di APBN 2017.
Berikut perusahaan BUJT yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman hari ini:
- PT Marga Sarana Jabar untuk ruas tol Bogor Ring Road.
- PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng untruk ruas tol Cengkareng-Kunciran.
- PT Jasa Marga Semarang Batang untuk ruas tol Semarang-Batang.
- PT Solo Ngawi Jaya untuk ruas tol Solo-Ngawi.
- PT Marga Trans Nusantara untuk ruas tol Kunciran-Serpong.
- PT Citra Marga Lintas Jabar untuk ruas tol Soreang-Pasir Koja.
- PT Translingkar Kita Jaya untuk ruas tol Cinere-Jagorawi.
- PT Jasa Marga Manado Bitung untuk ruas tol Manado-Bitung.
- PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda untuk ruas tol Balikpapan-Samarinda.
- PT Cinere Serpong Jaya untuk ruas tol Cinere-Serpong.
- PT Pemalang Batang Tol Road untuk ruas tol Pemalang-Batang.
- PT MTD CTP Expressway untuk ruas tol Cibitung-Cilincing.
- PT Trans Marga Jateng untuk ruas tol Semarang-Solo.
- PT Trans Marga Jati Pasuruan untuk ruas tol Gempol-Pasuruan.
- PT Kresna Kusuma Dyandra Marga untuk ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.
- PT Hutama Karya untuk ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya.
- PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto untuk ruas tol Surabaya-Mojokerto.
- PT Citra Waspphutowa untuk ruas tol Depok-Antasari.
- PT Jasa Marga Kualanamu untuk ruas tol Medan-Kualanamu.
- PT Marga Harjaya Infrastruktur untuk ruas tol Kertosono-Mojokerto.
- PT Ngawi Kertosono Jaya untuk ruas tol Ngawi-Kertosono.
- PT Jasa Marga Pandaan Malang untuk ruas tol Pandaan-Malang.
- PT Pejagan Pemalang Tol Road untuk ruas tol Pejagan-Pemalang.
(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017