Merak (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo mengatakan, jajaran
pemerintahannya sangat serius dalam mengatasi tindak pencurian ikan yang
kerap dilakukan kapal asing yang menangkap ikan di kawasan perairan
Republik Indonesia.
"Kami serius (memberantas pencurian ikan),"
tegas Presiden kepada wartawan, saat berada di KMP Portlink III yang
sedang menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten ke Bakauheni, Lampung,
Selasa.
Jokowi mengemukakan, pihaknya tegas dalam menyampaikan
bahwa jangan ada lagi "illegal fishing" yang akan menguras sumber daya
kelautan dan perikanan Indonesia.
Presiden juga menuturkan, rapat
kabinet juga telah dilakukan terkait hal tersebut seperti yang telah
dilakukan bersama-sama antara lain dengan Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan HAM, serta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).
Sebelumnya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat hingga bulan November 2014,
bersama tim gabungan lintas sektor berhasil menangkap hingga sebanyak
35 kapal ikan yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.
"Upaya
penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan
terus kita lakukan melalui operasi pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menurut
dia, operasi pengawasan merupakan hal yang penting karena kehadiran
kapal penangkap ikan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku yang
mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menuturkan, KKP telah menempuh langkah tegas dalam menindak aksi "IUU fishing".
"Upaya
pemberantasan `illegal fishing` ini pun dilakukan lewat operasi
pengawasan dan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan
penegakan hukum di laut," ucapnya, menegaskan.
Ia
mencontohkan, dalam wilayah penangkapan ikan di perairan Natuna, Susi
menargetkan dalam enam bulan ke depan perairan Natuna bersih dari
kegiatan kapal ikan asing.
Sedangkan ke-35 kapal asing yang
ditangkap itu berdasarkan data awal ditemukan merupakan kapal penangkap
ikan yang berasal antara lain dari Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Untuk
terus memantau pergerakan kapal-kapal pencuri ikan dan kapal asing yang
berada di perairan Indonesia, KKP menggunakan alat pendeteksi atau
sistem monitoring data (VMS) dan teknologi citra satelit radar.
Selain
upaya represif, lanjut Susi, KKP akan memperbaiki manajemen perikanan
dengan menerapkan pengaturan musim penangkapan ikan, sehingga
terciptanya kantong-kantong perlindungan menjamin kelestarian.
"Tidak
kalah pentingnya adalah perbaikan regulasi dan kebijakan. Semisalnya,
dari pembenahan tata kelola, peningkatan PPh kapal bertonase besar,
penghapusan retribusi perizinan bagi nelayan tradisional, subsidi kredit
perikanan, serta aturan di bidang penanaman modal industri perikanan
nasional," tuturnya. (WDY)
Presiden: Kami Serius Berantas Pencurian Ikan
Selasa, 25 November 2014 11:34 WIB