Rabu, 20 September 2017

Deputi Kemenpar: Pariwisata Sering Jadi "Kambing Hitam" Pembangunan

| 577 Views
id peran pariwisata, seminar agrowisata, seminar pertanian, sektor pariwisata, fakultas pertanian unud, unud,
Deputi Kemenpar: Pariwisata Sering Jadi
Ilustrasi - Wisatawan menikmati pemandangan gunung dan danau di kawasan wisata Geopark Gunung Batur, Kintamani, Bali, Selasa (5/9). Antara Foto/Fikri Yusuf/nym/2017. (edm)
Seharusnya pemimpin yang memegang kebijakan umum pembangunan di Indonesia yang berbasis pada sumber daya lahan sehingga pertanian tetap menjadi soko guru pembangunan nasional
Denpasar (Antara Bali) - Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana menyatakan sektor pariwisata sering menjadi "kambing hitam" dalam diskusi tentang pembangunan.

"Pariwisata sering dicap merusak kebudayaan, menguntungkan orang luar, merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal," kata Pitana di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan hal itu ketika tampil sebagai salah seorang pembicara dalam Seminar Nasional "Peran Pemasaran Agrowisata, Ekonomi Kelembagaan, dan Teknologi Pertanian dalam penguatan sektor pertanian yang digelar Fakultas Pertanian Universitas Udayana bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata.

Pitana yang juga guru besar Udayana itu menilai sektor pariwisata dan pertanian sebenarnya bisa disinergikan.

Ada tiga peran pariwisata untuk mengangkat kinerja sektor pertanian meliputi pasar produk pertanian, pendapatan tambahan, dan konservasi areal pertanian.

Konservasi, menurut Pitana, untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian itu secara maksimal.

Untuk itu memerlukan dukungan dan peranserta semua pihak sehingga pembangunan sektor pertanian dan pariwisata dapat dipadukan yang dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada petani,

Sementara Dekan Fakultas Pertanian Unud Prof Dr I Nyoman Rai mengatakan petani yang selama ini tingkat kesejahteraannya masih rendah sangat ironis ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilu legislatif dan presiden menjadi andalan untuk mendulang suara bagi politisi.

Politisi itu setelah berhasil mencapai kedudukan tertentu, hingga saat ini belum ada kebijakan pemimpin yang berpihak kepada petani.

"Seharusnya pemimpin yang memegang kebijakan umum pembangunan di Indonesia yang berbasis pada sumber daya lahan sehingga pertanian tetap menjadi soko guru pembangunan nasional," ujar Nyoman Rai.

Seminar melibatkan 200 peserta dari berbagai kalangan menampilkan pembicara praktisi agrowisata Emanuel Frans Supriyanto dari Candido Agro Bali. (WDY)

Editor: I Gusti Bagus Widyantara

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga