Dinsos Latih 384 Penyandang Masalah Sosial

Denpasar (Antara Bali) - Dinas Sosial Provinsi Bali pada 2011 melatih 384 orang penyandang masalah sosial dengan dukungan dana Rp340,9 juta.

"Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, mencakup program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali Drs I Ketut  Susrama di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan, dana yang bersumber dari APBD Bali itu untuk melaksanakan lima kegiatan dalam memberdayakan warga penyandang masalah sosial.

"Kegiatan itu antara lain latihan keterampilan dan praktik belajar kerja untuk 25 orang anak telantar, anak jalanan dan anak cacat dengan dukungan dana Rp145,1 juta," katanya.

Selain itu pelayanan dan rehabilitasi 35 orang penyandang cacat dengan dukungan dana Rp49,9 juta, serta penanganan gelandangan dan pengemis dengan alokasi dana Rp54,8 juta.

Ketut Susrama menambahkan, program lainnya menyangkut pemulangan orang telantar dengan alokasi dana Rp67,3 juta yang sasarannya menjangkau 300 orang.

"Ini untuk antisipasi karena Bali pada tahun-tahun sebelumnya selalu ada orang telantar kemudian dipulangkan ke daerah asalnya. Mereka biasanya tidak punya biaya pulang," katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, Pemprov Bali mengalokasikan dana untuk membantu pemulangan ke daerah asalnya, namun hanya terbatas pada biaya transportasi lewat darat atau laut.

Menurut dia pihaknya juga membantu biaya peralatan rumah tangga untuk  empat keluarga penyandang masalah sosial dengan dana Rp23,8 juta.

"Pada 2011 kami memperoleh kucuran dana sebesar Rp49,61 miliar untuk menangani berbagai permasalahan sosial," katanya.

Dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat, yakni dana dekonsentrasi sebesar Rp17,4 miliar untuk menangani empat program yang mencakup 17 kegiatan, serta APBN melalui Kementerian Sosial sebesar Rp1,9 miliar untuk dua program dan dua kegiatan.

"Dari APBD Bali sebesar Rp29,4 miliar untuk menangani sebelas program yang mencakup 33 kegiatan, serta  dana serupa yang dialokasikan oleh delapan kabupaten dan satu kota untuk menangani permasalahan sosial di daerah masing-masing," kata Ketut Susrama.(*)