DPR: Demokrasi Tentukan Masa Depan Indonesia

Demokrasi akan memberi ruang partisipasi dan kesetaraan di masyarakat, termasuk di antaranya kaum muda, perempuan dan mereka yang berada di kelompok paling rentan. 

 

“Tidak ada ruang bagi kepemimpinan bergaya otoriter. Demokrasi menjadi alat untuk membangun negara melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia hingga pemihakan kelompok-kelompok marginal,” kata Nurhayati Ali Assegaf saat memperingati Perayaan Hari Internasional Demokrasi yang jatuh pada Kamis (15/9) di DPR.

Menurut Nurhayati, DPR sedang membenahi diri untuk menjawab tantangan demokrasi kelak. Termasuk di antaranya adalah  penguatan kelembagaan parlemen untuk membangun check and balances yang memadai, peningkatan dan pemberdayaan kaum muda agar makin melek politik, hingga mengawal Agenda 2030, agenda pembangunan global berkelanjutan (SDGs) yang bermuara pada peningkatan hajat hidup manusia secara keseluruhan.

 

“Demokrasi belum tentu bentuk terbaik dari sistem politik dan pemerintahan, tapi ia memberi garansi bagi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun sistem. Oleh karena itu, DPR RI sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia berkomitmen dalam mengupayakan inklusivitas demokrasi,” kata dia dalam keterangan pers.

 

Tema Hari Internasional Demokrasi tahun ini yang bertajuk Democracy and the Agenda 2030 for Sustainable Development, menunjukkan kaitan erat antara membangun iklim demokratis dan pencapaian SDGs. Dia menambahkan DPR berkomitmen membangun demokrasi agar SDGs tercapai. 

Peningkatan peran pemuda menjadi salah satu program utama. DPR punya program Parlemen Remaja yang digelar setiap tahun untuk merangsang kaum muda memahami suasana dan dinamika persidangan di parlemen. Pendidikan politik sejak dini diharap bisa membuat masyarakat semakin kritis dalam memilih panutan dan menghindari politik uang.

 

Nurhayati melanjutkan demokrasi adalah bagian dari Sustainable Development Goals yang diadopsi oleh 193 negara-negara anggota PBB pada September 2015 silam.  (WDY)