Jakarta (Antara Bali) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri berharap pertemuan para menteri tenaga kerja anggota G20 di Beijing China pada 12-13 Juli 2016 akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang memadai.
"Deklarasi Menteri Tenaga Kerja anggota G20 ini menjadi masukan yang penting bagi para pemimpin negara anggota G20 yang akan bertemu di Beijing pada bulan Juli 2016," kata Hanif dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Pertemuan para menteri tenaga kerja itu akan menghasilkan Deklarasi Menteri Tenaga Kerja G20 yang meliputi upaya untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja yang memadai, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kerja layak.
Selain itu, kata Hanif, dalam pertemuan tersebut akan dibahas kesepakatan bersama untuk penciptaaan lapangan kerja dan kebijakan makro ekonomi yang mendukung, kebijakan terhadap peningkatan keterserapan angkatan kerja di pasar kerja, upaya-upaya G20 untuk meningkatkan kualitas pemagangan dan prinsip-prinsip kebijakan pengupahan yang berkelanjutan, rasional dan koheren.
Pertemuan itu juga akan membicarakan upaya bersama untuk mengatur strategi pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ketenagakerjaan yang diharapkan menguntungkan sektor ketenagakerjaan di negara masing-masing.
"Para menteri tenaga kerja sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja yang dinikmati oleh masyarakat, pekerja dan pengusaha, sehingga tercipta pertumbuhan yang inklusif," kata Hanif.
Upaya mewujudkan semua itu, maka diperlukan kerja sama yang intensif dengan lembaga lain terutama dukungan dari Kementerian Keuangan.
Pertemuan G20 LEMM yang dibuka oleh Menteri Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial China Yin Weimin itu dihadiri oleh para menteri tenaga kerja anggota G20 dan para pejabat ILO, OECD, Bank Dunia serta IMF.
Dalam pertemuan tersebut para menteri tenaga kerja berdiskusi dengan para mitra sosial dari kelompok serikat pekerja, pengusaha, lembaga sosial masyarakat dan kelompok pekerja muda dari negara-negara anggota G20.
Negara-negara G20 yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris Raya, RRC, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. (WDY)
