Koperasi Perlu Bantuan Dana Bergulir

Mangupura (Antara Bali) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Bali, Wayan Suyasa menilai lembaga keuangan mikro (LKM) koperasi yang ada di daerah itu sangat membutuhkan dukungan dana bergulir dari pemerintah.

"Hal ini karena banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Badung mempercayai koperasi sebagai tempat yang tepat untuk meminjam modal usaha," kata Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa, di Mangupura, Kamis.

Dalam acara pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung yang dipimpin Ketua Pansus DPRD IGN Sudiarsa itu, pihaknya menilai peran koperasi sangat sentral bagi pelaku usaha meminjam kredit.

Dalam rapat pansus RPJMD tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyana dan Made Sunarta maupun sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD di daerah itu.

Namun akibat keterbatasan modal koperasi, lanjut Wayan Suyasa, koperasi tidak mampu memenuhi permintaan kredit dari semua anggota koperasi untuk pelaku UMKM.

Suyasa yang juga Sekretaris DPD II Partai Golkar Badung itu mengatakan, dalam permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah memang sangat membutuhkan adanya keberadaan koperasi.

"Pelaku UMKM sangat membutuhkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha dari koperasi ini," ujar pria yang juga selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung itu.

Oleh sebab itu, Suyasa mengharapkan Pemkab Badung kembali melanjutkan program bantuan bergulir bagi koperasi, sehingga perekonomi anggota dapat terus berkembang melalui bantuan permodalan terhadap usaha yang digeluti.

"Saya menyadari, bantuan bergulir harus didasariregulasi maupun aturan-aturan pendukung, namun ketentuan yang mengatur dana bergulir ini perlu dibahas kembali, karena hal ini sangat prioritas," katanya.

Sebelumnya, dana bergulir bagi koperasi sempat diadakan, namun akibat terjadi permasalahan menajeman Koperasi yang menyalurkan dana bergulir tersebut, maka dana bergulir ini sempat dihentikan.

Dilain pihak Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Gusti Anom Gumanti menilai maraknya toko-toko modern berjaringan yang menyusup hingga ke pelosok pedesaan.

"Kondisi ini dipastikan akan mematikan warung-warung maupun pasar tradisional termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang banyak digeluti masyarakat lokal," katanya

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah mengkaji kembali izin toko-toko modern berjaringan ini. "Harus dibatasi, maksimal dua toko di tiap desa," kata politisi asal Kuta tersebut.

Menurut dia, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang banyak digeluti warga lokal wajib diproteksi. "Adanya toko modern berjaringan ini sangat mengkhawatirkan, karena akan mematikan usaha kecil termasuk warung dan pasar tradisional," ujar Anom Gumanti. (WDY)