Jakarta (Antara Bali) - Direktur Utama Lintas Survei Nusantara Emrus Sihombing mengatakan terdapat tiga agenda penting yang harus segera dibenahi Ketua Umum Partai Golkar yang baru Setya Novanto (Setnov) agar partai beringin solid dan siap berkompetisi.
Pertama, penyelesaian konflik internal. "Konflik yang selama ini terjadi harus dikelola dengan baik oleh DPP pimpinan Setya Novanto karena kalau salah kelola bisa membuka luka masa lalu," katanya dalam pesan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan penyelesaian konflik tersebut dapat ditempuh dengan kompromi politik di internal Golkar. Misalnya, Setya Novanto merangkul berbagai faksi untuk duduk di kepengurusan Golkar.
Selain itu, menurut dia, bila ada reshuffle ke depan dengan meminta kader Golkar duduk di kabinet, sebaiknya Setya Novanto menyodorkan tokoh Golkar yang kredibel di mata mayoritas kader Golkar sebagai simbol perekat di tubuh Golkar.
"Mengakomodasi berbagai kepentingan merupakan salah satu obat mujarab dalam menyelesaikan konflik politik," katanya.
Ia mengingatkan agar dalam penyelesaian konflik tersebut tidak sampai melibatkan kekuatan politik di luar partai beringin itu.
Kedua, mengembalikan kepercayaan publik kepada Golkar dengan membuat agenda politik operasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia mengatakan Golkar dapat membangun pusat-pusat pelayanan publik di tingkat DPC Golkar (Kecamatan) yang membantu rakyat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan serta berperan aktif menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.
Selain itu, Golkar hendaknya membantu rakyat mendapatkan pelayanan publik yang baik dari aparat birokrasi di daerah.
"Strategi ini dipastikan segera dan mampu membangun kepercayaan rakyat kepada Golkar," katanya.
Ketiga, mendukung pemerintah secara tulus dan maksimal dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama bagi masyarakat miskin.
"Dukungan kepada pemerintah sangat produktif karena ada dua kader Golkar yang berada di posisi penting dan strategis di pemerintahan Jokowi, yaitu Jusuf Kala (Wapres) dan Luhut Binsar Pandjaitan (Menkopolhukam)," katanya. (WDY)
